"Kita melihat bahwa APBN saat ini terlalu terbebani oleh biaya rutin dan biaya subsidi," ujarnya dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Senin.
Dikemukakannya, untuk mendorong perekonomian seharusnya belanja barang dan belanja modal memperoleh porsi lebih besar dalam APBN karena hal tersebut merupakan anggaran pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, DPR mewaspadai kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa menurun, jika pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah yang terukur untuk mengantisipasinya.
Ia menegaskan, untuk pelaksanaan APBN 2012 akan lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya mengingat kondisi perekonomian global yang masih belum menentu.
Mengenai serapan anggaran APBN 2011 yang tidak optimal, Marzuki mengatakan, hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran negara.
"Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi antara lain lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan serta lemahnya pelaksanaan kegiatan," ujarnya.
Sejumlah kelemahan itu, menurut Marzuki, telah mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Selain itu, bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, maka akan ada kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.
(T.D011/S004)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
