"Realisasi penyaluran raskin mencapai 96,40 persen, dan pembayaran sebesar 98,2 persen dari 257.438 rumah tangga saran (RTS) di Sumbar," kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syafrial di Padang, Kamis.
Ia menjelaskan, sedangkan raskin 13 pencapaian penyaluran 93 persen dan 32 persen, tapi ada kabupaten dan kota yang sudah menebus belum dimasukkan dalam data Bulog Divre II Sumbar.
Kebutuhan beras miskin untuk 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sekitar 4.000 ton/bulan dengan jumlah 257.438 RTS. Jumlah titik distribusi raskin sebanyak 589 yang tersebar pada 176 kecamatan di bawah wilayah kerja Divre Sumbar, Subdivre Bukittinggi dan Solok.
Syafrial menyebutkan, pagu raskin Sumbar untuk 2012 belum diperoleh, karena Kementerian Koordinator Kesejahteraan (Kemenko Kesra) masih menunggu hasil data masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kendati demikian, kabupaten dan kota tetap dapat melakukan penebusan raskin karena Bulog sudah mendapatkan petunjuk teknis yang mengacu kepada pagu data RTS 2008.
"Menjelang April mendatang, acuan pendistribusian masih pada data RTS 2008, sembil menunggu data dikeluarkan BPS. Bahkan, Bulog memberikan kesempatan pada kabupaten/kota menebus untuk dua bulan," ujarnya.
Menurut dia, tujuan Bulog memberikan kelonggaran terhadap kabupaten dan kota, guna mengendalikan pergerakkan harga beras di pasaran.
Sebab, beras merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi terbesar, maka dengan dua bulan daerah menebus dapat mengendalikan harga karena persedian masyarakat mencukupi.
Sebelumnya Kepala Bulog Divre II Sumbar, Erizal Effendi mengatakan empat bulan ke depan beras medium di gudang Dolog Sumbar mencukupi, karena empat kapal dengan kapasitan beras sebanyak 24.950 ton sampai di Pelabuhan Teluk Bayur, pada pertengahan Desember 2011.
Beras impor asal Vietnam diangkut kapal Vien Dong 5 sebanyak 6.000 ton, kapal My An sebanyak 7.550 ton, kapal Ha Dong mengangkut 6.400 ton dan beras impor asal India berjumlah 5.000 ton.
"Kita sudah kirim surat ke gubernur Sumbar, agar meminta bupati dan wali kota se-Sumbar mengajukan usulan untuk operasi pasar kalau terjadi pergerakan harga," ujarnya.
Harga beras untuk operasi pasar di tingkat Bulog ditetapkan senilai Rp6.200/kg (kualitas medium, red) dan pada tahun lalu sampai tingkat masyarakat Rp6.800/kg.
Terjadi penambahan dari harga dasar tersebut, karena adanya biaya distribusi, operasional dan plastik yang menjadi perhitungan bagi pemerintah daerah.
Ia mengatakan, dengan masuk beras impor tersebut, akan dapat mengatisipasi gejolak harga di pasaran, yang rutin sejak Desember-Pebruari cenderung naik. (ANT)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
