Indonesia Susun Kerangka Kerja Dana Demokrasi PBB

New York (ANTARA News) - Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam sidang pertama Dewan Penasehat Dana Demokrasi PBB (UNDEF) yang akan menyusun visi dan kerangka kerja badan tersebut di New York, Senin (6/3). Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr Azyumardi Azra menjadi wakil Indonesia dalam sidang tersebut, bersama Dubes RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie. Sidang pertama UNDEF akan lebih banyak menyusun kerangka kerja, visi dan juga kriteria-kriteria bantuan dana bagi keperluan penegakan demokrasi di dunia. UNDEF dibentuk oleh Sekjen PBB Kofi Annan tahun lalu dan telah disetujui dalam sidang pleno Majelis Umum PBB September 2005. Negara-negara anggota PBB hingga saat ini sudah membuat komitmen bantuan sebesar total 41 juta dolar yang akan dikelola UNDEF. Dewan Penasehat UNDEF terdiri atas Australia, Perancis, Jerman, India, Qatar dan AS (sebagai kontributor terbesar), serta Benin, Chile, Hongaria, Indonesia and Afrika Selatan (yang melambangkan keterwakilan berdasarkan geografi). Selain itu, dalam Dewan Penasehat UNDEF juga terdapat dua wakil NGO, yakni World Alliance for Citizens Participation (CIVICUS) dan International Commission of Jurists, serta empat representatif Sekjen PBB. Mereka adalah Dr. Michael Doyle (Colombia University), Dr. Guillermo Donnell (University of Notre Dame), Rima Khalaf Hunaidi (mantan pejabat UNDP), dan Amir A. Dossal (Executive Director of the United Nations Fund for International Partnerships/UNFIP). (*)

COPYRIGHT © ANTARA 2006

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar