"Isu utama kita bawa adalah meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan reformasi total di bidang agraria dan perombakan sistem administrasi pertanahan," kata Koordinator Lapangan Beni Ardiansyah, Kamis.
Beni menjelaskan lewat aksi ini pihaknya berharap selain reformasi kinerja agraria, pihak kepolisian juga bisa bertindak lebih persuasif dalam menangani konflik masalah pertanahan, terutama antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
Di Bengkulu konflik agraria amatlah banyak dan sewaktu-waktu dapat meledak jika pemerintah tidak segera memperbaiki sistem agraria yang dewasa ini lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan mengabaikan akses tanah untuk rakyat, ujar dia.
"Polisi diminta dalam penanganan kasus-kasus agraria dan pertambangan lebih mengedepankan negosiasi ketimbang pengerahan personel untuk pengamanan," katanya.
Peserta aksi itu sebagian besar korban dari konflik perkebunan dan pertambangan di Provinsi Bengkulu, mereka selama ini sangat terbatas menyampaikan orasinya kepada pemerintah.
Seorang petani dari Kabupaten Seluma Adrian mengatakan sistem adminsitrasi agraria di Provinsi Bengkulu selama ini terindikasi selalu menyudutkan petani dan masyarakat kecil.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Bengkulu Iskanda Zulkarnain mengatakan pihaknya berupaya untuk menyelesaikan segala kasus yang terindikasi tumpang tindih sertifikat atau surat menyurat lainnya.
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
