"Pemerintah tidak sepakat dengan kongres luar biasa karena kami fokus pada pembinaan, dan jangan sampai semuanya terjebak pada struktur pengurus yang berpolemik," ujarnya di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan, pemerintah sudah lama mengurusi kepengurusan PSSI, maka dari itu dirinya menegaskan akan fokus pada pembinaan kepemudaan dan atlet-atlet yang menharumkan nama bangsa ini.
Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan polemik di tubuh PSSI, yakni dengan cara melakukan arbitrase.
Upaya itu dilakukan sesuai dengan Undang Undang Keolahragaan serta Sistem Keolahragaan Indonesia, yakni arbitrase. Langkah tersebut ditempuh jika mediasi tidak kunjung membuahkan hasil.
"Biarlah kalau ada masalah diantara pengurus, itu diselesaikan lewat arbitrase sehingga kita fokus pada urusan olahraganya, sepakbolanya dan atletnya. Ini sesuai dengan Undang Undang Keolahragaan serta Sistem Keolahragaan Nasional (KSN)," katanya.
Dalam mekanisme arbitrase itu, menurut dia, akan diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Jika memang nanti ada kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memuaskan PSSI pasti akan diketahui dalam mekanisme arbitrase itu dan juga akan ada putusan-putusan yang mengikat dan harus diterima seluruh yang bertikai.
KPSI mencanangkan Kongres Luar Biasa PSSI pada 6 Maret 2012 dengan membawa permasalahan itu ke Komisi X DPR. Kalangan DPR sendiri menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan konflik sepak bola dibawa ke wilayah politik.
(T.KR-MH/S016)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
