Karena itu, ketika di lapangan harus ada "policy adjusment" atau penyesuaian kebijakanJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan perlu memerhatikan pendekatan partikularistik.
"Karena itu, ketika di lapangan harus ada policy adjusment atau penyesuaian kebijakan," katanya saat menyampaikan sambutan dalam Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Gedung Kemenkes Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan ada dua kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengambil kebijakan, yakni pendekatan secara generik dengan cara mengintegrasikan kebijakan dan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik.
Atau pendekatan kedua, berupa partikularistik dengan mempertimbangkan kepentingan suatu kelompok, baik aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus.
Untuk penerapan kebijakan integrasi layanan primer kesehatan di seluruh Indonesia, kata Muhadjir, maka pendekatan partikularistik dengan menyesuaikan keadaan di daerah harus dilakukan.
Menurutnya, apa yang telah dikonsepkan dalam transformasi layanan kesehatan, belum tentu di lapangan bisa diterapkan secara setara antardaerah.
Dia mencontohkan antara penerapan kebijakan yang ada di posyandu yang ada di Jawa Barat, tidak bisa disamakan dengan penerapan kebijakan di posyandu yang ada di Papua.
"Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik," ujarnya.
Menurutnya, dalam membuat kebijakan harus bisa bijaksana dengan menyesuaikan dengan kekhasan daerah, kemudian kondisi daerah, budaya, dan sebagainya.
"Antara sistem nasional dengan kearifan lokal itu juga harus dipadukan. Kelihatannya sistemnya sudah nasional, tapi juga harus disesuaikan dengan yang ada di lokal. Kalau kita buat kebijakan harus betul-betul bijak," kata Muhadjir Effendy..
Kementerian Kesehatan, ujar dia, telah memiliki rencana transformasi layanan kesehatan primer berupa revitalisasi pelayanan di posyandu dan puskesmas.
Program tersebut merupakan bagian dari enam pilar transformasi yang akan dilakukan Kemenkes, selain transformasi layanan kesehatan primer, juga dilakukan transformasi layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Kementerian Kesehatan pada Jumat ini memulai agenda dari enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional, yakni integrasi pelayanan kesehatan primer. Hal ini ditandai dengan Kick-off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Baca juga: Kemkes : Pemerataan nakes jadi harapan transformasi SDM kesehatan
Baca juga: Kemenkes merevitalisasi layanan posyandu dan puskesmas
Baca juga: Menkes targetkan seluruh provinsi miliki RS rujukan jantung pada 2024
Baca juga: Indonesia sudah lepas dari ketergantungan impor bahan baku obat merah
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
