"Saya kira mereka juga mulai merasa nyaman untuk kembali. Sejak awal saya katakan, mereka sementara merelokasi. Pada gilirannya mereka merasa aman, mereka kembali," kata Menlu.
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyambut baik dibukanya kembali kantor Kedutaan Besar Denmark di Jakarta setelah sekitar tiga minggu ditutup di tengah gelombang demonstrasi yang menentang pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW oleh media Denmark, Jyllands-Posten. "Itu wujud dari kepercayaan atas apa yang kita janjikan, bahwa sebagai negara tuan rumah kita menjamin, mengupayakan perlindungan dan keamanan bagi semua perwakilan asing di sini, termasuk Denmark," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di halaman kompleks Istana, Jakarta, usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin sore. Kedubes Denmark kembali memulai aktivitasnya Senin (6/3) setelah sebelumnya ditutup dengan alasan mereka menerima ancaman berkaitan dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad oleh Jyllands-Posten. Kendati kantor Kedubes baru dibuka Senin, Dubes Denmark untuk Indonesia, Niels Erik Andersen --yang juga meninggalkan Indonesia pada 11 Februari lalu-- telah kembali ke Indonesia pada 21 Februari 2006. Keluarga Andersen dan para diplomat Denmark sebelumnya juga sempat dievakuasi ke negaranya sebelum Andersen meninggalkan Jakarta pada 11 Februari 2006. Pemindahan para diplomat Denmark dan keluarganya itu merupakan semacam "travel warning" (peringatan bepergian) yang dikeluarkan Pemerintah Denmark. Menlu Hassan melihat dibukanya kembali Kedubes Denmark pada hari Senin merupakan bukti bahwa Indonesia sudah kembali dianggap sebagai negara yang aman. "Saya kira mereka juga mulai merasa nyaman untuk kembali. Sejak awal saya katakan, mereka sementara merelokasi. Pada gilirannya mereka merasa aman, mereka kembali," kata Hassan. Mengenai pengamanan bagi Kedubes Denmark, Hassan mengatakan tidak ada penambahan pasukan yang diterjunkan. "Tidak, karena kita khususkan unit pengamanan asing kan punya estimasi perkiraan intelijen tentang potensi gangguan atau ancaman," katanya. "Oleh karena itu kita sendiri yang akan menyesuaikan sejauh mana patroli, apa perlindungan dalam bentuk kehadiran fisik polisi itu diadakan, dalam jumlah berapa, itu penilaian kita," tambahnya. (*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006