"Yang namanya wakil rakyat, seharusnya betul-betul menjiwai nasib rakyat yang diwakilinya, betul-betul menjadi rakyat," kata Said Aqil dalam istighotsah dan tabligh akbar di Bencingan (Pendopo) Agung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Said Aqil mengemukakan hal itu mengomentari anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk berbagai hal yang dinilainya tidak substansial seperti renovasi toilet dan terutama renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR yang menelan dana lebih dari Rp20 miliar, sementara masih banyak rakyat yang tingkat perekonomiannya rendah .
"Kursi saja kok sampai beli dari Jerman. Itu sikap yang menjauhi rakyat, terutama di sini yang rakyatnya masih duduk di lantai," katanya.
Di hadapan ribuan warga NU yang mengikuti acara itu, Said Aqil juga menyebut sikap DPR tersebut menunjukkan jika DPR tidak berorientasi kerakyatan, dan itu sangat menyakitkan.
Menurut dia, proyek renovasi sebenarnya baik selama dalam kategori wajar dan memang mengarah pada fungsi sebagaimana dibutuhkan.
"Tapi kalau sampai mengundang protes, ada indikasi terjadi `mark up`, berlebihan, itu sangat tidak baik," kata Said Aqil.
Oleh karena itu, PBNU mendukung jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap proyek di DPR yang menghamburkan uang negara, seperti proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran.
"Saya dukung itu," kata kiai alumni Universitas Ummul Qura, Mekkah, Arab Saudi tersebut.
Dikatakannya, DPR seharusnya lebih mementingkan tercapainya pemenuhan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat oleh Pemerintah, salah satunya pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih banyak membutuhkan bantuan.
(S024/A035)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2012
