1. Mahfud paparkan capaian Indonesia lindungi HAM di forum PBB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan sejumlah capaian yang diraih Indonesia berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya di forum Dewan HAM PBB.
Pertama, kata Mahfud, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025 yang mengatur pemenuhan HAM bagi empat kelompok target utama, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
Selengkapnya baca disini
2. Rumah Demokrasi: Butuh anggota yang bisa jaga DKPP tak "superbody"
Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah berharap anggota DKPP terpilih pada periode 2022—2027 bisa menjaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI agar tidak superbody atau menjadi lembaga yang tidak melampaui kewenangannya.
"Perlu ditelusuri rekam jejak apakah calon-calon tersebut pernah terkena sanksi DKPP atau lembaga hukum lainnya. Harapan lainnya adalah Presiden RI dan DPR RI dapat mengusulkan mereka yang dapat menjaga muruah sebagai lembaga etika yang tidak melampaui kewenangannya," kata Ramdansyah dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
3. Komisi II DPR RI putuskan tiga nama calon anggota DKPP 2022-2027
Komisi II DPR RI memutuskan tiga nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022—2027 setelah melaksanakan rapat pimpinan (rapim) bersama kepala kelompok fraksi (kapoksi), Senin.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang lantas menyebutkan ketiga nama tersebut, yakni I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Dewi Ratna Petalolo.
Selengkapnya baca disini
4. Presiden dan jajaran bahas percepatan pembangunan IKN
Presiden RI Joko Widodo bersama dengan jajaran membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat internal dengan Presiden di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
5. Presiden Jokowi teken PP terkait pengurusan dan pengawasan BUMN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dikutip dari salinan PP 23/2022 yang diperoleh di laman Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, Presiden menetapkan beberapa pasal perubahan terkait direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
