Padang (ANTARA News) - Ahli ekonomi Sumatera Barat, Prof Dr Elfindri, mengatakan penyerapan APBN pada pelaksanaan sejumlah proyek tahun 2012 diyakini tidak akan maksimal. Hal itu antara lain lebih akibat pekerjaan baru dan banyak pimpinan departemen yang diangkat baru.

"Pimpinan departemen yang diangkat baru konsekuensinya tentu belum mengerti memaksimalkan penyerapan anggaran, karena baru saja diangkat. Kendati anggaran sudah tersedia pada enam bulan sebelumnya," kata Elfindri, di Padang, Senin.

Ia mengatakan itu terkait prediksi penyerapan anggaran 2012 dengan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi percepatan dan perlambatan penyerapan anggaran tersebut.

Menurut Elfindri, serapan anggaran 2012 akan makin tidak maksimal jika Presiden SBY tidak terlalu memaksakan pejabat terkait bekerja, dan belum ada tanda-tanda bahwa sejumlah program pembangunan itu harus cepat dilaksanakannya.

"Naifnya kini belum terlihat Presiden SBY adanya proses untuk lebih menekan segera pelaksanaan kegiatan itu," katanya faktor-faktor yang mempengaruhi perlambatan anggaran juga karena adanya proyek baru seperti seperti MP3I.

Dampaknya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat yang akan membuat komitmen, tentu akan membutuh waktu lama untuk mempelajarinya.

Akan tetapi, jika itu projek lama seperti `multy year`, tentu tidak akan terlalu rumit apalagi kalau sudah ada anggarannya tentu hanya tinggal mencairkan saja.

Sama halny dengan kegitan pembiayan rutin seperti gaji pegawai pasti tidak akan bermasalah, namun yang susah adalah biaya modal atau biaya penyusutan sebab komponen biaya tersebut agak berat untuk dilaksanakan.

"Ada secara tehknis suatu kegiatan dibuat tidak ada yang bisa dilaksanakan, banyak ide, misalnya persyaratan tender tidak terpenuhi, kalau tidak bisa jalan, tidak ada yang berani memberi tuntutan, misalnya pihak BPKP, petunjuk terlalu rumit tidak berani padahal anggaran sudah ada," katanya.

Hal lain misalnya untuk membuat siapa yang berani melaksanakan anggaran itu, diyakini akan banyak yang tidak mau ikut untuk melaksanakan sebagai pejabat kuasa anggaran itu, karena ketentuan yang belum jelas. Kalau dia ditunjuk, dia akan merasakan kekhawatiran terjebak dalam mengkalkulasikan anggaran.  (F011)

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2012