"Kami para kepala daerah se-Sumatera ini sudah punya visi untuk membangun jalan bebas hambatan dari ujung Aceh hingga Lampung sejauh 1980 km," ujarnya kepada pers di Palembang, Minggu.
Untuk membangun infrastruktur jalan tol itu, menurut Alex Noerdin, dibutuhkan berbagai prasyarat dan salah satunya perizinan yang selama ini masih ditentukan oleh instansi teknis terkait di Jakarta.
Jika izin pembangunan jalan tol itu sudah dipenuhi, Alex optimis dalam waktu 3 hingga 4 tahun saja sudah bisa diwujudkan proyek jalan tol yang menghubungkan seluruh daerah se-Sumatera itu.
Menurut Alex yang juga Ketua Forum Gubernur se-Sumatera itu, diantara para kepala daerah se-Sumatera juga telah dicapai komitmen bersama untuk segera mewujudkan proyek infrastruktur jalan penghubung yang bebas hambatan itu tanpa membebani APBN atau APBD masing-masing.
Jadi, ujarnya lagi, semua prakondisi untuk menjalankan proyek jalan tol tersebut sudah tersedia, seperti ada investor yang akan membiayai proyek, pembebasan lahan sudah selesai dan lain sebagainya.
Hanya tinggal tersisa perizinan dari Jakarta saja yang tidak kunjung selesai, katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menggambarkan bahwa untuk membangun jalan tol yang menghubungkan Palembang dengan Kayu Agung sejauh 134 km saja juga masih terhambat soal perizinan itu.
Padahal untuk membangun proyek tersebut 100 persen dananya berasal dari pihak ketiga dan tidak akan membebani APBN maupun APBD serta lahan pun sudah tersedia.
"Lalu apa lagi yang masih ditunggu? Kita sudah mulai membangun jalan tol Kayu Agung- Palembang itu dan andai saja tahun lalu perizinan itu sudah selesai sejak setahun lalu, maka dalam dua tahun pengerjaan jalan tol itu sudah bisa beroperasi," ujarnya.
Sementara itu untuk menghubungkan Aceh dan Medan juga sudah mulai dibangun jalan tol sejauh 300 km dan nantinya jalan bebas hambatan yang dibangun di masing-masing provinsi itu akan saling disambungkan sehingga akan tercipta jalur tol dari Aceh hingga Lampung.
Untuk itu, Alex Noerdin berharap agar Jakarta mau memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menjalankan berbagai rencananya terkait pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan tersebut. Sementara pemerintah pusat silahkan mengawasinya.
"Jangan terlalu berlarut-larut. Pusat cukup kasih `guidance` saja karena pemerintah daerah tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya," katanya. (D011/E008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
