Gencatan senjata antara tentara dengan pihak Negara Mon Baru (NMSP) itu adalah perjanjian ketujuh antara pemerintah dan kelompok suku pemberontak sejak mantan pemimpin tentara penguasa dan sekarang Presiden Thein Sein membuat seruan umum bagi pembicaraan perdamaian dengan pemberontak pada akhir tahun lalu.
Gencatan senjata itu, salah satu dari 11 upaya pemerintah, yang berkuasa sesudah pemilihan umum pada 2010, diperkirakan memperkuat usaha Myanmar membuat hukuman Barat dicabut.
Seiring dengan pembebasan tahanan politik dan mengadakan pemilihan umum adil pada April, Amerika Serikat dan Eropa Bersatu menjadikan perdamaian dengan kelompok pemberontak pra-syarat untuk peninjauan hukuman mereka.
NMSP, sayap politik Tentara Pembebasan Bangsa Mon (MNLA), yang berjuang bagi swatantra di negara bagian Mon, Myanmar timur, dengan berbagai bentuk sejak 1948, sepakat membentuk kantor penghubung dan membatasi gerakan senjata, kata perunding kepada kantor berita Inggris Reuters.
"Pemerintah negara bagian Mon dan NMSP pada pagi ini menandatangani kesepakatan pokok awal lima pasal," kata Hla Maung Shwe mengatakan melalui telepon dari Mawlamyaing, tempat pembicaraan di sekitar 304 kilometer timur kota terbesar Yangon.
Kebanyakan kelompok suku mengupayakan beberapa bentuk pemerintahan sendiri.
Kepakatan telah dicapai dengan Bangsa Karen Bersatu (KNU) dan Tentara Negara Bagian Shan.
Namun, pembicaraan dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), tergelincir oleh pertempuran terus-menerus, yang kelompok bantuan katakan telah mengusir 50.000 orang dan menggarisbawahi taruhan tinggi politik, ekonomi dan diplomatik.
Negara Kachin adalah pusat kepentingan daya Myanmar dan Cina, tempat bendungan pembangkit daya tenaga air dan jalur kembar pipa minyak dan gas alam ke propinsi Yunnan di baratdaya.
Pemerintah itu mengejutkan pengamat dengan serangkaian perubahan, termasuk pembicaraan dengan Suu Kyi, yang diizinkan ikut dalam pemilihan umum sela pada April, dan pelepasan ratusan tahanan politik.
Negara lama terkucil itu kini menyambut tidak hanya pendukung keterlibatan, tapi juga pengecam, yang diperlukan untuk setiap pencabutan hukuman.
Dalam langkah yang dipuji Barat, Myanmar membebaskan sekitar 300 tahanan politik, termasuk beberapa tokoh pembangkang, sehari setelah menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama suku kecil bersenjata.
Pembebasan tahanan adalah yang terpenting dilakukan pemerintah baru.
Ampunan seperti itu sejak lama dituntut Barat dan dipuji masyarakat antarbangsa.
Setelah hampir lima dasawarsa berkuasa langsung, tentara diganti pada Maret 2011 oleh pemerintah warga, walau masih dikuasai mantan jenderal.
Pemerintah juga mengadakan pembicaraan dengan kelompok suku pemberontak dan menandatangani gencatan senjata dengan kelompok utama bersenjata Karen.
Eropa Bersatu mempertimbangkan mulai mencabut hukuman terhadap Myanmar pada Februari untuk mendorong perubahan di sana sesudah berdasawarsa pemerintahan tentara.
Bantuan juga dipertimbangkan, selain kunjungan "segera" oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, kata juru bicaranya Michael Mann kepada kantor berita Prancis AFP.
Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe juga mengunjungi Myanmar dan menjadi menteri luar negeri pertama Prancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.
Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.
(Uu.B002/M016)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
