G20 harus bisa memberi contoh dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi ...
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan berbagai praktik antikorupsi, baik partisipasi publik maupun pendidikan antikorupsi di Indonesia, dalam pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Putaran II di Bali, Selasa (5/7).

Perwakilan KPK Ramah Handoko sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan dalam menanamkan nilai antikorupsi pada generasi muda dilakukan dengan memasukkan Antikorupsi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

Ramah juga menyebut KPK melakukan pelatihan antikorupsi kepada segenap masyarakat melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran antikorupsi pada generasi muda.

Dalam pertemuan tersebut, para delegasi negara anggota G20 ACWG dan undangan lainnya saling berbagi praktik baik tentang pelibatan publik dan pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini dilakukan dalam lokakarya pada rangkaian pertemuan hari pertama G20 ACWG Putaran II, Selasa (5/7).

Lokakarya yang terbagi dalam dua sesi ini diikuti seluruh delegasi dan undangan lainnya secara hibrida. Pada sesi pertama, dibahas tentang pendekatan dan inisiatif yang telah diterapkan dalam meningkatkan partisipasi publik pada program antikorupsi. Kedua, berbagi pengalaman antarnegara untuk membangun budaya integritas pada pendidikan formal dan nonformal.

Baca juga: Lili Pintauli buka lokakarya pendidikan antikorupsi pada ACWG Ke-2

Pendidikan antikorupsi

Khaled Bubshait dari The Oversight and Anti-Corruption Authority (NAZAHA) Saudi Arabia berbagi kisah tentang upaya yang dilakukan negaranya meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan visi 2030 bebas korupsi.

Upaya tersebut melalui tiga cara, yaitu mendistribusikan publikasi antikorupsi secara luas, menjaga komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Lulua Asaad selaku Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC memaparkan praktik lembaganya dalam meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi melalui program "Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment" (the GRACE Initiative).

Lulua menjelaskan dalam program the GRACE Initiative, pihaknya aktif meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mengajarkan nilai antikorupsi, integritas, dan etika.

Selain itu, juga mendorong peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi melalui inovasi, teknologi, dan kewirausahaan sosial dengan mengusung misi untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan anak-anak dan remaja, melalui transformasi pendidikan dan kemitraan.

Kemudian Won Young Jae dari The Anti-Corruption and Civil Rights Commission Republic of Korea juga memaparkan praktik baik lembaganya dengan pembentukan organ partisipasi publik yang diisi oleh 40 orang dari berbagai kalangan di antaranya masyarakat sipil, media, akademisi, ekonom, pegawai pemerintah, dan asosiasi pekerja.

Organ tersebut selanjutnya bertugas dalam mempromosikan upaya antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Sementara pada pendidikan antikorupsi, Won menjelaskan lembaganya aktif melakukan kuliah antikorupsi di perguruan tinggi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan integritas dan antikorupsi kepada generasi muda usia 19-24 tahun selama 8 minggu.

Sementara itu, Ketua/Chair G20 ACWG Indonesia Mochamad Hadiyana mengusulkan, agar negara-negara G20 terus berupaya meningkatkan kesadaran antikorupsi pada generasi muda.

"G20 harus bisa memberi contoh dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan pemuda dan menumbuhkan budaya integritas," kata Hadiyana.

Adapun ringkasan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi tersebut, kata Hadiyana, akan disusun dalam bentuk Compendium of Good Practices yang menguraikan praktik keberhasilan inovasi dan pendekatan antikorupsi negara G20.

"Kami yakin bahwa penyampaian (compendium) ini akan bermanfaat, tidak hanya bagi anggota G20 tetapi juga bagi negara-negara non-anggota," katanya.

Baca juga: Indonesia ajak G20 waspada risiko korupsi di sektor energi terbarukan

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022