Jakarta (ANTARA) - China akan mendorong penerapan izin dan sertifikat elektronik yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan cara yang baik untuk meningkatkan vitalitas entitas pasar, menurut keputusan yang dicapai dalam Rapat Eksekutif Dewan Negara China yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Li Keqiang pada Rabu (6/7).

Rapat tersebut mencatat perlunya penerapan kebijakan makro yang berdampak baik dan pelanjutan upaya reformasi fungsi pemerintahan untuk lebih menggerakkan pelaku pasar, sehingga kinerja ekonomi secara keseluruhan tetap stabil.

Dalam mendorong pemerintahan yang berbasis hukum dan berorientasi layanan, sejumlah langkah akan diambil untuk mengembangkan pemerintahan digital dan meningkatkan layanan pemerintah yang berbasis internet.

Langkah-langkah tersebut dirancang guna memperkuat momentum bagi entitas pasar untuk memulai bisnis dan bertumbuh, serta sangat penting demi membuat layanan pemerintah semakin efisien di tengah pembangunan masyarakat informasi.

"Izin usaha elektronik telah digunakan selama bertahun-tahun, dan penerapannya harus diperluas," tutur PM Li.

Rapat ini mendesak perluasan penerapan izin dan sertifikat elektronik secara tertib atas dasar pemastian keamanan informasi. Izin elektronik telah diterapkan selama bertahun-tahun, dan perluasan penggunaannya akan memfasilitasi transaksi pasar, menyuntikkan energi kepada entitas pasar, serta berkontribusi bagi pembangunan ekonomi.

Izin usaha elektronik akan digunakan pada skala yang lebih luas dalam aktivitas bisnis berfrekuensi tinggi, seperti mengakses pasar, membayar pajak, mengeluarkan dana, mengajukan tender, serta melakukan bidding, dan kemajuan akan dilakukan dalam penerbitan segel elektronik dan izin usaha elektronik secara serentak untuk mengurangi biaya transaksi institusional.

Pembagian informasi lintas departemen dan wilayah akan ditingkatkan, sehingga izin usaha elektronik, diantaranya, dapat lebih dikenal luas.

Beberapa kota akan dipilih untuk menjadi percontohan penerapan kartu identitas elektronik sesuai hukum dan peraturan. Pengalaman akan dirangkum dan masalah akan diidentifikasi serta ditangani secara tepat waktu. Selain itu, hukum dan peraturan terkait akan disempurnakan.

PM Li menekankan, "Berbagai hal harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan terkait, khususnya jika keamanan informasi publik dan entitas pasar terlibat."

Rapat ini juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan informasi secara ketat. Peraturan manajemen keamanan akan ditingkatkan, dan kapasitas untuk perlindungan keamanan akan diperkuat guna melindungi data pribadi dan rahasia perdagangan sesuai hukum.

Upaya-upaya tersebut bertujuan agar penerapan izin dan sertifikat elektronik berjalan aman, andal, mudah, serta efisien, sehingga warga dan perusahaan bisa menyelesaikan proses dengan mudah dan nyaman.

Berbagai pelanggaran, seperti penggunaan yang melanggar hukum dan penggunaan data pribadi atau perusahaan secara berlebihan yang melanggar hak dan kepentingan mereka, akan diselidiki dan ditangani secara serius sesuai hukum dan peraturan. 


 

Pewarta: Xinhua
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022