Hal ini yang mendasari Seknas Jokowi menggelar focus group discussion (FGD) bertema "Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia" yang digelar pada 11 Juni 2022.
"Untuk kepentingan penguatan konsepsional, FGD permulaan ini akan meminta masukan dari para pakar, sebagai basis untuk berdiskusi dengan elemen bangsa lainnya pada tahap selanjutnya," kata Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo saat konferensi pers di FGD tersebut yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Senin.
Tjajo menyampaikan bahwa FGD akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengundang para pakar dari lima sektor yaitu pangan, energi, budaya, tata kelola pemerintahan, dan geopolitik global.
Menurut Seknas, RPJP 2025-2045 bermakna strategis, mengingat akan menjadi panduan pembangunan saat Indonesia genap berusia seabad (2045) dan diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat sipil.
Baca juga: Seknas Jokowi: Idul Adha momentum kepedulian dan saling berbagi
Merujuk dari pengalaman yang sebelumnya, penyusunan RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR. Seknas Jokowi sebagai organisasi masyarakat sipil, berinisiatif memberi masukan agar RPJP 2025-2045 dapat mengakomodasi aspirasi rakyat. Terlebih lagi ruang bagi kontribusi masyarakat, yang dijamin oleh konstitusi.
Menurutnya, konsep Agenda 45 terinspirasi oleh nilai gotong-royong yang dulu dikenalkan oleh Bung Karno, baik dalam proses penyusunan konsep dan implementasinya. Proses tersebut akan melibatkan seluruh komponen bangsa hingga pelosok Nusantara dari berbagai pihak seperti akademisi, birokrasi, petani, buruh, dan sebagainya.
Senada dengan Tjajo, Dewan Pembina Seknas Jokowi Helmy Fauzi menekankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJP 2025-2045.
"Kita ingin membuka partisipasi secara lebih luas lagi agar masyarakat mengisi 'agenda 45.' Kita tidak ingin rakyat terlibat demokrasi hanya lima tahun sekali, tetapi suatu proses terus menerus dan terus dibuka selebar-lebarnya," kata Mantan dubes RI untuk Mesir periode 2016-2020 tersebut yang juga menjadi salah satu pembicara dalam FGD itu.
Helmy juga mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat dan berkontribusi dalam menentukan agenda-agenda dan kebijakan negara.
Baca juga: Seknas Jokowi ajak pastikan pemilu berlangsung sesuai jadwal
Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi Warsito Ellwein, FGD ini adalah visi bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
"Dengan segala pertimbangan di tingkat internal organisasi Seknas Jokowi, untuk sementara ini pembahasan diprioritaskan pada lima isu, yakni pangan, energi, kebudayaan, tata kelola pemerintahan dan geopolitik global. Tentu saja tanpa menafikan isu penting lain seperti kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja," jelas Warsito.
Warsito menambahkan, Agenda 45 merupakan konsep pembangunan jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi. Konsep dan pelaksanaan pembangunan yang akan dijalankan tidak mulai dari nol, melainkan berdasar konsolidasi dan sinergi dari seluruh temuan, karya, produk dan capaian pembangunan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno di masa awal republik hingga Presiden Joko Widodo hari ini.
“Segala prestasi dan kegemilangan dari seluruh pemimpin bangsa, akan dilanjutkan dengan capaian yang tak kalah hebat oleh para pemimpin berikutnya sampai tahun 2045 kelak,” tegas Warsito.
Baca juga: Seknas: Pemerintah perlu beri perhatian khusus komoditas pangan
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
