"Rencananya UU Lahan Abadi itu dikeluarkan DPR RI tahun lalu, tapi belum juga jadi dan diharapkan tahun ini sudah siap," kata Dirjen Tanaman Deptan, Sutarto Alimoeso, di Medan, Kamis.
Dirjen Taaman Deptan itu, berada di Medan, melakukan panen padi hibrida di Balai Benih Induk (BBI) Murni, Deptan Sumut, Tanjung Morawa, Deli Serdang.
Dia menjelaskan, pekan depan, pihaknya akan membahas RUU itu dengan DPR RI. "Jadi tunggu saja, UU untuk melindungan kelangsungan tanaman panagn itu pasti ada," katanya.
Dia mengakui, pembuatan UU itu dilakukan pemerintah menyusul semakin tingginya ancaman penurunan produksi pangan akibat berlaihnya lahan-lahan pertanian itu untuk berbagai kepentingan mulai dari perumahan hingga perkebunan tanaman keras.
Padahal, di satu sisi, kata dia, kebutuhan pangan semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.
"Selain mempertahankan, lahan tanaman pangan, pemerintah juga sedang memprogramkan penambahan areal lahan tanaman pangan itu," katanya.
Alasan dia, peningkatan produktivitas belum memadai atau bisa diperthankan selamanya untuk kepentingan peningkatan produksi.
"Harus ada penambahan areal tanaman pangan dan Deptan sudah meminta Distan di daerah masing-masing untuk memperjuangkan itu, dimana tentunya harus emdnapat dukungan Gubenrur, bupati/walikota dan masyarakat," katanya.
Peningkatan produksi, bukan hanya untuk mengamankan kebutuhan dlaam negeri, tapi juga diharapkan bsia meningkatkan kesejahteraan petani dan pendapatan negara, melalui ekspor beras.
Tahun ini, produksi beras ditargetkan sebanyak 40 juta ton, dimana dengan produski sebanyak itu, Indoensia sudha mengekspor sebanyak satu juta ton.
Produksi 40 juta ton itu diduga kuat bisa dicapai melalui program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang dicanangkan sejak awal tahun 2007.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
