Analis Kebijakan Ekonomi Makro dan Pembiayaan untuk Divisi Pembangunan UNESCAP itu mengatakan alokasi anggaran pada pos-pos ini untuk mencegah semakin tingginya ketidaksetaraan ekonomi di dalam masyarakat.
"Perlu mempertahankan pengeluaran dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial," ujar Banerjee dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Indef secara hybrid di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kemenkeu: Kebijakan fiskal efektif turunkan ketimpangan selama pandemi
Menurut Banerjee, pada sektor kesehatan, pemerintah Indonesia dapat menerapkan teknologi kesehatan digital, menyediakan fasilitas kesehatan dan mengurangi pengeluaran yang tidak efisien.
Lalu, pada sektor pendidikan, pemerintah dapat memperkuat pendidikan usia dini, menutup kesenjangan digital dan menghilangkan permasalahan ekonomi di semua jenjang pendidikan. Kemudian, pada perlindungan sosial dapat meningkatkan efisiensi program melalui teknologi digital.
Melalui kebijakan fiskal, Banerjee mengatakan pemerintah Indonesia juga harus banyak mengeluarkan anggaran untuk membangun ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi. Tentunya anggaran yang dikeluarkan prioritasnya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.
"Prioritaskan kebijakan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meminimalkan jaringan parut," ujar Banerjee.
Meskipun beberapa negara Asia Pasifik ekonominya pulih cukup kuat setelah pandemi, menurut dia, masyarakat ekonomi kelas bawah tetap perlu perhatian lebih pada setiap pengambilan kebijakan.
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi perlinsos lebih tinggi capai Rp157,9 triliun
Banerjee mengatakan setiap negara perlu cerdas dalam mengalokasikan anggaran setelah pandemi ini. Selain itu, perlu efisiensi juga dalam setiap belanja terutama untuk pemulihan ekonomi.
"Mana yang kemungkinan akan dipotong terlebih dahulu, tetapi yang paling penting untuk pemulihan dan pengurangan ketimpangan," ujar Banerjee.
Dalam kesempatan ini, Banerjee juga memberikan saran bagi negara-negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia, yang meliputi perlunya penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan, kemudahan akses ke pendidikan dasar dan menengah, kesetaraan dalam penggunaan infrastruktur dan layanan publik serta pembangunan pedesaan.
Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlinsos capai Rp441,3 triliun pada 2023
Baca juga: Airlangga: Penebalan perlinsos lindungi masyarakat dari gejolak
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
