“Pembangunan infrastruktur terkadang memiliki tahapan yang sangat panjang dan itu pasti membutuhkan banyak penyelesaian masalah tata kelola dan manajemen,” kata Sri Mulyani saat menutup G20 Infrastructure Investors Dialogue yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Pembangunan infrastruktur perlu dikelola dengan baik sejak perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan manajemen yang kompeten.
“Ini terutama ketika pembangunan infrastruktur dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan infrastryktur yang akuntabel dan terverifikasi benar-benar hijau,” ucapnya.
Karena itu penerapan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (Environment, Social, and Corporate Governance/ESG) akan terus diupayakan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih kerap menghadapi kesulitan.
Baca juga: Sri Mulyani: Investasi hijau swasta capai 87 miliar dolar AS di 2020
“Kami mengaku bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam kerangka regulasi, kapasitas administrasi, dan dalam transparansi pelaporan, serta kemampuan persiapan proyek untuk membangun infrastruktur yang sesuai prinsip ESG,” ucapnya.
Dukungan OECD pun dibutuhkan untuk turut dalam pembuatan kerangka peraturan, administrasi, transparansi pelaporan, dan persiapan proyek tersebut.
Sri Mulyani juga berharap investasi infrastruktur yang berkelanjutan dapat mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu, pembiayaan campuran atau public private partnership (PPP) dapat terus dikembangkan ke depan untuk menarik lebih banyak investasi bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Negara-negara dapat mengundang berbagai sumber untuk melakukan pembiayaan ini guna mengatasi pembangunan infrastruktur mulai dari persiapan hingga pelaksanaan," ujar menkeu.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
