“Mereka yang telah lulus passing grade, namun belum mendapatkan formasi,” ujar Nunuk di Jakarta, Selasa.
Jumlah tersebut akan digabungkan dengan kuota formasi guru yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun ini.
“Kami berharap setelah rapat koordinasi ini bapak dan ibu panitia daerah menambah kuota formasi, sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah kita pada tahun depan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pemenuhan atau pengajuan formasi ASN PPPK kepada pemerintah daerah. Kami membantu agar hal tersebut terealisasi dengan baik dan sesuai, sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut,” kata Nunuk.
Terkait perubahan mekanisme penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu, Nunuk menjelaskan proses seleksi akan melibatkan pemerintah daerah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Perubahan itu muncul setelah Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu.
“Kami mengharapkan bapak dan ibu pemerintah daerah punya perhatian yang besar seperti kami. Pemenuhan kebutuhan guru adalah pekerjaan bersama. Jadi kolaborasi yang baik antara kita akan menghasilkan guru-guru terbaik yang diangkat menjadi guru ASN PPPK,” ujar Nunuk.
Sebelumnya, Kemendikbudristek melakukan koordinasi dan sinkronisasi data untuk Formasi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama (PPPK) 2022. Upaya yang dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi di lima region, sejak 18 Juni hingga 15 Juli 2022 tersebut, diapresiasi para perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumuliahi Djami menyatakan kegiatan yang dilakukan sangat tepat. Sebab, kebutuhan guru di daerah sangat besar.
“Kami memberikan apresiasi terhadap Ditjen GTK Kemendikbudristek yang memberikan ruang bagi kami untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama guna pemenuhan guru di daerah masing-masing,” katanya,
Dumuliahi menambahkan rekrutmen ASN PPPK Tahun 2022 merupakan langkah yang sudah sangat luar biasa. Dirinya mendorong agar ke depan format rekrutmen seperti ini bisa dilakukan kembali. Bahkan tidak hanya untuk formasi pendidik/guru, tetapi juga pendidik lainnya yang menunjang proses pembelajaran.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek Eko Yuniati. Menurut Eko, rapat koordinasi dapat membantu pemerintah daerah yang selama ini bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Untuk formasi guru yang diajukan, Eko menambahkan guru honorer di daerahnya yang tercatat di data pokok pendidikan (dapodik) sekitar 1.125 orang per Juli 2022. Jumlah tersebut termasuk guru yang sudah ikut seleksi tahun lalu dan lulus passing grade yang berjumlah 611 orang, sedangkan pada 2021, guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK mencapai 546 orang.
“Kami akan upayakan 1.125 guru honorer ini bisa memenuhi semuanya. Kami sudah melakukan koordinasi dari awal dengan OPD terkait, berapa kemampuan anggaran kami untuk betul-betul bisa mengangkat guru honorer di daerah kami,” kata Eko.
Pewarta: Indriani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
