PP ini memang nanti harus mempertegas fungsi ekosistem mangrove di kawasan budi dayaJakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
menyatakan tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengelolaan ekosistem mangrove yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian LHK Dyah Murtiningsih, mengatakan bahwa upaya rehabilitasi mangrove melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah seperti KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), kelompok masyarakat dan pihak lain seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
"Kita sedang menyusun RPP atau rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan ekosistem mangrove. Tentu saja tidak dilakukan sendiri oleh KLHK maupun BRGM tetapi juga melibatkan para pihak, terkait," katanya dalam konferensi pers di Kantor KLHK di Jakarta, Rabu.
Naskah akademis terkait RPP itu sendiri telah selesai dan akan disusun pasal per pasal untuk memastikan para pemangku kepentingan akan dapat menggunakan PP tersebut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
Baca juga: Tutupan mangrove sebagian besar hilang akibat alih fungsi lahan
Baca juga: BRGM siapkan beberapa skema pendanaan rehabilitasi kawasan mangrove
Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko dalam kesempatan yang sama juga menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan ekosistem mangrove.
Salah satu isu adalah ketika dilakukan penetapan areal penggunaan lain (APL) ke dalam fungsi lindung yang akan membatasi hak pemilik mangrove untuk memanfaatkan mangrove tersebut. Untuk itu perlu regulasi setingkat PP untuk melindungi dan mengatur pengelolaan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
"PP ini memang nanti harus mempertegas fungsi ekosistem mangrove di kawasan budi daya dan fungsi lindung serta mengatur mekanisme insentif dan disinsentif sehingga APL yang menjadi lindung tadi tidak merugikan pemilik lahan yang ada di atasnya," tuturnya.
Baca juga: BRGM segera merehabilitasi mangrove seluas 3.548 hektare pada 2022
Baca juga: TNI AL FoLU Net Sink 2030 dengan menanam 5.000 bibit mangrove
Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko dalam kesempatan yang sama juga menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur pengelolaan ekosistem mangrove.
Salah satu isu adalah ketika dilakukan penetapan areal penggunaan lain (APL) ke dalam fungsi lindung yang akan membatasi hak pemilik mangrove untuk memanfaatkan mangrove tersebut. Untuk itu perlu regulasi setingkat PP untuk melindungi dan mengatur pengelolaan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
"PP ini memang nanti harus mempertegas fungsi ekosistem mangrove di kawasan budi daya dan fungsi lindung serta mengatur mekanisme insentif dan disinsentif sehingga APL yang menjadi lindung tadi tidak merugikan pemilik lahan yang ada di atasnya," tuturnya.
Baca juga: BRGM segera merehabilitasi mangrove seluas 3.548 hektare pada 2022
Baca juga: TNI AL FoLU Net Sink 2030 dengan menanam 5.000 bibit mangrove
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
