saya berpegangan pada pernyataan JNE
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut pemerintah tidak menemukan kerugian materiil dari penemuan beras bantuan sosial presiden (banpres) yang ditemukan terkubur di lahan parkir JNE, Depok.

"Kita tidak berurusan dengan berapa ruginya karena kita enggak rugi. Itu kan ditanggung oleh JNE, oleh transporter karena kerusakannya ketika diangkut, sebetulnya semula baik kan. Jadi dia itu sudah ada di perjanjian, jadi pemerintah enggak rugi," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Pada 30 Juli 2022, ditemukan beras banpres untuk warga terdampak COVID-19 di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat telah terkubur. Total bobot beran banpres yang terkubur adalah sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Entah itu ditimbun, entah itu dibuang, entah itu dipakai makan hewan, itu urusan dia (JNE), itu barang dia, bukan barang pemerintah. Untuk pemerintah, dia sudah ganti dan sudah diserahkan ke KPM sesuai dengan perjanjian," tambah Muhadjir.

Baca juga: Inspektorat Kemensos temukan bansos terkubur di Depok tak hanya beras
Baca juga: Wakil Ketua DPR minta Kemensos jelaskan temuan beras terkubur di Depok

Menurut Muhadjir, beras banpres yang terkubur tersebut sudah menjadi miliknya JNE sebagai pihak yang mendistribusikan banpres.

"Sekali lagi, saya berpegangan pada pernyataan JNE lho ya, tapi kalau nanti di temuannya beda ya itu lain masalah, jadi sekarang sedang dalam tahap penyelidikan," ungkap Muhadjir.

Muhadjir menyebut saat distribusi beras sedang dalam puncak musim hujan, namun JNE menggunakan bak terbuka sebagai kendaraan angkut.

"Lha yang bak terbuka itulah yang banyak kemudian rusak busuk itu, dan waktu itu memang kita mengambil keputusan paling aman, pokoknya kalau ada satu truk kena hujan, ya sudah itu tidak boleh dibagi semuanya karena misalnya 2 hari belum busuk, tidak ada yang jamin setelah itu enggak busuk kan? Beras kan sangat sensitif dengan air," tambah Muhadjir.

​​​​​Namun Muhadjir memastikan bahwa beras banpres pengganti sudah sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kalau sampai ada yang tidak kebagian, jangankan 160 ribu KPM, seribu saja tidak kebagian pasti teriak, ya toh? Kan selama ini tidak ada berita bahwa ada yang tidak kebagian beras kan?," ungkap Muhadjir.

Baca juga: Polda Metro selidiki kasus penemuan beras bansos terkubur di Depok

Polri sudah mengungkapkan beras banpres yang terkubur di lahan parkir JNE, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ditimbun pada 5 November 2021.

Pihak JNE, sebagai pihak yang bertugas menyalurkan beras ke KPM mengatakan beras yang dikubur rusak karena kehujanan sehingga tidak layak dibagikan ke KPM. Penimbunan beras banpres terungkap dari keterangan pemilik lahan, RS, yang melaporkan ke Polres Depok pada 30 Juli 2022.

Beras banpres bermerk "Kita Premium" itu dibungkus dalam kemasan ukuran 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg.

Vice President Qualilty and Fasility JNE berinisial SJ, kata Polri, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pembukuan kantor cabang utama PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir dengan PT Indah Berkah Bersaudara, artinya yang melaksanakan pemendaman beras adalah PT Indah Berkah Bersaudara.

Dalam standar operasional prosedur (SOP) JNE, lanjutnya, tidak ada pengaturan cara pemusnahan apabila barang kiriman rusak. Pemusnahan itu pun sudah seizin JNE pusat.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS) Kementerian Sosial menyatakan pihak JNE hanya bekerja sama dengan pihak DNR dan menerima pekerjaan dari Perum Bulog.

Pemerintah pada 2020 diketahui membagikan banpres berupa beras kepada 1,9 juta KPM di wilayah Jabodetabek. Setiap KPM yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat bantuan 25 kilogram beras.

Baca juga: Dinas Sosial: Paket beras diduga bansos yang dikubur bukan untuk Depok

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022