Kenya memiliki sejarah kekerasan terkait pemilu, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak sah dan gila-gilaan oleh polisi, dengan beberapa, jika ada, polisi dimintai tanggung jawabNairobi, Kenya (ANTARA) - Sekitar 18.000 pemantau akan turun ke lapangan untuk mengawasi langsung pemilihan umum Kenya yang sangat berisiko pada Selasa, kata otoritas.
Sekitar 10.000 pemantau lokal dan asing telah diberi izin seperlunya, kata ketua Electoral and Boundaries Commission (IEBC) Wafula Chebukati saat konferensi pers pekan lalu.
Menurutnya, permohonan dari 8.000 lebih pemantau saat ini masih diproses dan akan disetujui sebelum pemilu.
Sedikitnya 1.300 dari 18.000 pemantau berasal dari negara lain, katanya.
Baca juga: Paus Fransiskus serukan dialog konstruktif di Kenya
Pemerintah Kenya mengumumkan bahwa pemilu 9 Agustus sebagai hari libur nasional.
Lebih dari 46.200 tempat pemungutan suara (TPU) telah tersebar di seluruh negara Afrika Timur itu dan distribusi material pemilu 90 persen rampung, menurut IECB.
Lebih dari 22 juta pemilih terdaftar di negara berpenduduk sekitar 54 juta orang tersebut diperkirakan akan memberikan suaranya dalam pemilu presiden, parlemen, anggota 47 majelis rendah dan gubernur.
Usai menjabat selama dua periode, petahana Uhuru Kenyatta mundur dalam bursa pilpres.
Persaingan sengit diperkirakan bakal terjadi di antara dua pasangan teratas William Ruto, wakil presiden Kenya sejak 2013 dan pemimpin United Democratic Alliance dan mantan perdana menteri Raila Odinga, yang merupakan ketua Orange Democratic Movement.
Kenyatta memilih untuk mendukung Odinga, mantan rivalnya untuk posisi tinggi yang mencalonkan diri sebagai presiden kelimanya, ketimbang wakilnya sendiri.
Risiko kekerasan
Organisasi pembela hak asasi manusia (HRW) internasional telah mewanti-wanti bahwa kegagalan otoritas Kenya untuk mengatasi "pelanggaran di masa lalu oleh polisi menambah risiko penyalahgunaan polisi" di sekitar pemilu.
"Kenya memiliki sejarah kekerasan terkait pemilu, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak sah dan gila-gilaan oleh polisi, dengan beberapa, jika ada, polisi dimintai pertanggungjawaban," bunyi pernyataan HRW yang dirilis pada Selasa.
Kenya dihadapkan dengan kekerasan selama berbulan-bulan pascapemilu pada 2017 yang merenggut puluhan nyawa.
HRW mengatakan telah bekerja sama dengan organisasi HAM Kenya dan internasional lainnya untuk mendokumentasikan pembunuhan 104 orang di tangan polisi dan geng-geng bersenjata.
Kebanyakan korban adalah pendukung partai oposisi utama saat itu, National Super Alliance, katanya.
Pada 2007 kekerasan pascapemilu menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyebabkan ribuan orang lainnya mengungsi di dalam negeri.
Sumber: Anadolu
Baca juga: KPU RI-IEBC Republik Kenya kerja sama bidang manajemen pemilu
Baca juga: Oposisi Kenya peringatkan akan kekerasan jika pemilu dipaksakan
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
