Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. Integrasi NIK dan NPWP berlanjut
Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan akan melanjutkan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan saat ini setidaknya 19 juta NIK sudah diintegrasikan dengan NPWP.
“Pada saat kita menyandingkan ada NPWP yang NIK-nya tidak update. Kemudian kita cek namanya berbeda, jadi ini yang pertama kita sandingkan dulu,” katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Pertumbuhan investasi RI merata di banyak negara
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pertumbuhan investasi asing di Indonesia telah merata dan tidak hanya terpaku pada satu negara saja.
Hal itu berdasarkan data realisasi investasi yang menunjukkan negara-negara dari penjuru dunia mulai dari China, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, hingga negara Uni Eropa masuk daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Perdagangan karbon di bursa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini masih mengkaji soal inisiatif pelaksanaan perdagangan karbon atau carbon trading di bursa tanah air.
"Untuk pasar karbon kita terus melakukan kajian-kajian dan tentunya kita berkoordinasi dengan kementerian terkait, dari KLHK, Kemenkomarinves dan juga Kemenkeu untuk melakukan atau melaksanakan inisiatif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajardi.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Ekspansi investasi industri keramik Rp14,5 triliun
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito mengapresiasi ekspansi investasi berupa penambahan pabrik keramik baru PT Kohler Manufacturing Indonesia di Cikarang senilai Rp14,5 triliun.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Kohler Manufacturing Indonesia yang telah bersinergi bersama dalam membangun iklim usaha dan merealisasikan investasi di Indonesia," katanya.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Subsidi BBM harus terkendali guna jaga APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap PT Pertamina (Persero) mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," ujarnya.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
