Denpasar (ANTARA) - Ketua Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr Ali Sodiqin, MAg, menilai di Bali tidak ada politik identitas, sebagaimana yang pernah mencuat di Jakarta dan beberapa daerah lain; bahkan masyarakat Bali bisa menjadi contoh tentang moderasi beragama.

"Kami sudah berdiskusi dengan Bambang Santoso, ternyata pemilih beliau bukan hanya muslim, tapi juga umat Hindu," katanya saat berkunjung ke Kantor Berita ANTARA Biro Bali di Denpasar, Kamis. Tokoh politik yang dia maksud itu merupakan anggota DPD dari Bali.

Bersama Nurdhin Baroroh S.HI, M.SI. (asisten peneliti) dan Janwar Welly (pendamping lapangan), dia melaksanakan penelitian dengan tajuk "Minoritas Muslim dalam Pemilihan DPD Bali pada Pemilu 2019" pada 28 Juli-20 Desember 2022.

Baca juga: Anggota MPR: Pemuda Bali waspadai politik identitas jelang Pemilu 2024

"Untuk menguji data, kami tidak hanya menemui Pak Bambang Santoso, KPU, dan pihak lain, namun kami juga ke Kantor Berita ANTARA yang tentu turun langsung ke lapangan saat pemilihan DPD pada 2019 itu," katanya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyatakan Pulau Bali merupakan wilayah yang menarik dalam menunjukkan hubungan sosial antarumat beragama yang sangat kuat dengan dukungan kultur dan kohesi sosial.

Merespons pernyataan itu, Kepala Biro Kantor Berita ANTARA Bali, Edy M Ya'kub, menegaskan, proses politik di Bali memang tidak ada kaitannya dengan identitas keagamaan, namun semuanya bergantung pada proses demokrasi.

Baca juga: Made Mudarta jadi calon tunggal Ketua DPD Partai Demokrat Bali

"Jangankan DPD, bahkan pemilihan gubernur pun relatif ditentukan proses demokrasi yang ada dan kunci demokrasi di Bali itu ada di Kabupaten Buleleng, karena suara pemilih di sana terbanyak se-Bali, meski penduduk terbanyak di Denpasar," katanya.

Meski 50 persen dari 4,2 juta penduduk Bali berada di Denpasar tapi jumlah pemilihnya kalah jauh dari Kabupaten Buleleng, karena di Denpasar lebih banyak pendatang, sedangkan pemilihan politik itu berbasis KTP dari daerah asal.

Baca juga: Koster: jangan cari panggung politik di tengah COVID-19

Pada 2019, pemilihan DPD di Bali diikuti 30 calon untuk menentukan empat anggota DPD daerah pemilihan Bali. "Kebetulan, calon DPD yang muslim cuma satu orang, sehingga terpilih, sedangkan calon dari umat Hindu terpecah 29 orang calon dengan satu calon petahana dan satu calon dari mantan gubernur," kata dia.

"Tapi, hubungan muslim-Hindu di Bali memang sangat cair. Musholla Al Hidayah Gatsu di dekat Kantor ANTARA Biro Bali itu pembangunannya bukan hanya dibantu anggota DPD yang beragama Islam, tapi wakil rakyat yang Hindu pun membantu," katanya.

Baca juga: Polda Bali bentuk satuan tugas penanganan politik uang

Bahkan, hubungan muslim-Hindu yang paling cair di Bali ada di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali. "Itu karena faktor masuknya Islam ke Bali yang bersifat kultural dan sosial yang sesuai dengan ajaran umat Hindu Bali yakni Tri Hita Karana. Tidak hanya ketuhanan, tapi ada hubungan kemanusiaan antarumat beragama dan hubungan soal antartokoh, seperti Gus Dur," katanya.

Pada waktu yang sama, Kepala Biro Humas Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Stefanus Setianto, dan tim Humas Polda juga melakukan Safari Media Massa, di antaranya ke Kantor Berita ANTARA Biro Bali. "Kami ingin memperkuat hubungan yang ada, karena ANTARA juga memiliki hubungan baik dengan kami, teman-teman media, dan pemerintah juga," kata dia.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022