Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa program bersih-bersih BUMN bukan program penangkapan, melainkan untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN melalui penyelamatan dan restrukturisasi organisasi.

"Bersih-bersin BUMN ini istilahnya bukan program hanya ingin menangkap. Yang terpenting, bagaimana melalui program ini, kami memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN," kata Erick Thohir dikutip dari medsos pribadinya, Rabu.

Program ini bukan program penangkapan, tutur Erick ketika menegaskan kembali poin tersebut, tetapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan sebuah solusi yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Baca juga: Presiden tegaskan perlindungan hukum rakyat harus terus diperkuat

Erick Thohir menyatakan usaha membersihkan dan pembenahan perusahaan milik negara akan terus dilakukan. Perbaikan Jiwasraya, misalnya, sudah hampir menyeluruh.

"Begitu pun Asabri. Sekarang, bukti terbaru, adalah Garuda. Di mana proses hukumnya terjadi, proses restrukturisasinya berjalan," kata Erick Thohir.

Menurut Erick, bersih-bersih BUMN bukanlah program yang sekadar ingin menangkap. Yang terpenting, Erick melanjutkan, program bersih-bersih BUMN dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Pernyataan tersebut merupakan respon Erick Thohir terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang memuji upaya bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimotori Menteri BUMN Erick Thohir dan bekerja sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin.

Baca juga: Menteri Erick dukung langkah tegas Kejagung usut kasus korupsi BUMN

Pujian tersebut dilayangkan Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, Selasa (16/8).

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Selain itu penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.

"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Baca juga: Erick: Tindakan Kejagung atas Jiwasraya pulihkan kepercayaan publik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022