Menyusul ditangguhkannya Prayuth dari tugas-tugas resmi kenegaraan, Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon menggantikan posisinya.
Menurut Wakil Perdana Menteri kedua Thailand Wissanu Krea-ngam, Prawit secara otomatis menjadi penjabat perdana menteri dan menteri kabinet lainnya akan bekerja seperti biasa termasuk Prayuth yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan.
Jika enam wakil perdana menteri belum siap menjadi perdana menteri, maka menteri lain dapat mengambil alih peran tersebut termasuk Prayuth yang merangkap jabatan di kementerian pertahanan, kata Wissanu.
Wissanu juga mengatakan bahwa tim hukum Prayuth menyiapkan pernyataan untuk Mahkamah Konstitusi, setelah pengadilan memerintahkan Prayuth untuk mengajukan pernyataannya tentang masalah masa jabatannya dalam waktu 15 hari.
Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah ia menggulingkan pemerintah terpilih Thailand pada 2014.
Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017, ketika batas masa jabatan delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan.
Pemilu Thailand berikutnya dijadwalkan pada Mei tahun depan.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan perintah penangguhan dari Mahkamah Konstitusi tidak berdampak pada rencana negara itu menjadi tuan rumah KTT kepemimpinan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada November mendatang.
Prawit tidak memiliki masalah kepercayaan di mata komunitas internasional, kata Don.
Sumber: OANA/TNA
Baca juga: PM Thailand lolos dari mosi tidak percaya ke-4 di parlemen
Baca juga: Pendukung kerajaan Thailand minta konstitusi tak diubah
Baca juga: Tujuh menteri Thailand boikot rapat kabinet dengan PM Prayuth
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
