Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada rapat koordinasi PPID Provinsi Sulbar, di Mamuju Kamis berharap, PPID mampu menjadi solusi menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka.
"PPID diharapkan lebih optimal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan semakin terbuka," kata Muhammad Idris.
Tuntutan reformasi kata dia agar semakin terbukanya informasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
"Informasi tidak hanya sebagai informasi semata, tetapi menjadi kebutuhan untuk mendorong aspek informasi agar semakin dikelola dengan baik, termasuk PPID bagaimana mensukseskan sebuah misi, bukan instrumen belaka," ujar Muhammad Idris.
Apalagi lanjut Muhammad Idris, informasi merupakan hak dasar kebutuhan pokok di era sekarang, sehingga keterbukaan informasi harus dikelola dengan baik.
"Pemerintah harus terlibat untuk mengelola, karena ini menjadi investasi dan ini bisa menjadi masalah bagi yang menyalahgunakan, sehingga harus dikelola agar tidak terjadi kesalahpahaman," tutur Muhammad Idris.
Ia juga berharap, PPID terus meningkatkan keahliannya dan kompetensi agar setiap informasi dapat terkelola dan semakin mudah diakses.
Pengelolaan informasi tambahnya, harus dikelola dengan integrasi yang tinggi. Sulbar harus mencoba cara-cara kerja kolaboratif.
"Karena kita bertarung pada level tingkatan keahlian. Saatnya Sulbar bergerak pendidikan informasi yang semakin terbuka," kata Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan, rapat tersebut bertujuan menyatukan kesepahaman bersama, terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan.
Ia berharap, dengan hadirnya seluruh pihak yang menjadi mitra PPID, baik itu sebagai penyedia dan pemohon informasi, dapat melahirkan kesepahaman terutama terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan.
"Semakin rendah sengketa informasi berarti itu PPID semakin terbuka," ujar Mustari Mula.
Pewarta: Amirullah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
