"Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran sebesar Rp25,18 triliun sebanyak 220.000 unit," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Kemudian untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), lanjutnya, dengan anggaran Rp890 miliar sebanyak 220.000 unit.
Baca juga: Kementerian PUPR siap bangun 22 menara rusun pekerja di IKN
Lalu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan anggaran Rp3,46 triliun sebanyak 754.004 unit.
Sedangkan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan anggaran Rp4,64 Triliun sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 unit.
Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai Rp97,44 triliun untuk Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga Juni 2022 kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Baca juga: DPR: Subsidi sektor perumahan perlu tepat sasaran guna atasi "backlog"
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia memaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk menolong MBR agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini sebanyak 200 ribu unit rumah. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program tersebut.
Sampai Juni 2022, telah tercapai target 49,78 persen dari total 200 ribu perumahan bagi MBR. Sumber dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun dan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,1 triliun.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
