"Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri KP, dan Menteri KLHK di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipantau secara daring Senin.
Sudin menyayangkan dan menilai anggaran yang dialokasikan untuk ketiga kementerian tersebut relatif kecil namun memiliki tugas yang menurutnya cukup berat yakni menjaga kedaulatan pangan, laut, dan hutan Indonesia. Dia menyebut bahwa ketiga kementerian tersebut memperoleh alokasi kurang dari 1 persen dari APBN untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
"Saya juga menyayangkan kok yang ngejaga hutan, disuruh menjaga laut, menghidupkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia sebanyak 170 juta lebih, dananya segitu," kata Sudin.
Dia berharap pada anggaran ketiga kementerian tersebut dapat ditingkatkan pada pagu anggaran tahun 2023. Menurutnya, keberpihakan anggaran ini vital supaya masing-masing kementerian bisa menjaga kedaulatan Indonesia, baik pangan, kelautan, dan pangan.
Sudin juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan bagi ketiga kementerian tersebut.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas LKPP Kementan tahun 2021 dengan realisasi pendapatan negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp673,7 miliar atau mencapai 132,94 persen dari estimasi pendapatan. Selain itu, realisasi belanja bersih Kementan sebesar Rp15,87 triliun atau mencapai 97,28 persen dari total alokasi anggaran.
Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan realisasi pendapatan negara bersih berupa PNBP KLHK sebesar Rp5,87 triliun atau mencapai 121 persen dari estimasi pendapatan. Selain itu realisasi belanja bersih KLHK pada 2021 sebesar Rp7,41 triliun atau 87 persen dari total alokasi anggaran.
Sudin menyampaikan bahwa Komisi IV meminta KLHK untuk meningkatkan realisasi PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun tertunggak. Selain itu, Komisi IV juga meminta KLHK untuk melakukan pengawasan, penertiban, sampai dengan pencabutan izin berusaha bagi perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.
Komisi IV juga menerima LKPP tahun anggaran 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan realisasi PNBP sebesar Rp995,73 miliar atau 86,39 persen dari estimasi pendapatan. Selain itu realisasi belanja bersih KKP sebesar Rp4,72 triliun atau mencapai 98,89 persen dari total alokasi anggaran.
Komisi IV juga meminta pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Presiden: Hasil pemanfaatan anggaran ketahanan pangan harus konkret
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
