Caranya dengan menyiapkan berbagai program, yakni membangun infrastruktur kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selama beberapa tahun terakhir IPM Cianjur bertahan di peringkat terendah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Meski setiap tahunnya mengalami kenaikan namun belum dapat naik kelas karena kota/kabupaten lainnya di Jabar terus berbenah sehingga IPM mereka meningkat.
Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun mencatat 2018 IPM Cianjur berada pada angka 64,62, lalu pada tahun 2019 sedikit naik menjadi 65,38, sedangkan pada tahun 2020 malah turun 0,02 menjadi 65,36. Pada tahun 2021, IPM Cianjur sedikit membaik menjadi 65,56 poin.
Dibandingkan dengan kabupaten lain, Cianjur masih berada di posisi terendah, termasuk dengan Kabupaten Tasikmalaya dengan IPM 65,90 dan Kabupaten Garut pada 66.45 poin. Untuk mendongkrak IPM, Pemkab Cianjur bertekad melakukan percepatan pembangunan tiga sektor tersebut agar tidak tertinggal dari daerah lain.
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah kecamatan termasuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ditunjang dengan anggaran dari pemerintah daerah sebesar 20 persen yang diambil dari APBD setiap tahunnya, menjadi upaya dalam memberikan pelayanan lama sekolah untuk warga.
PKBM yang dibangun saat ini mencapai ratusan jumlahnya dengan menyediakan pendidikan Paket A, B, dan C, yang setara dengan SD, SMP, dan SMA. Warga yang selama ini hanya mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang tidak memiliki kurikulum umum dapat menjalani pendidikan kembali di PKBM.
Biaya pendidikan untuk mereka yang berusia 21 sampai 25 tahun sepenuhnya ditanggung pemerintah, sedangkan bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah diminta untuk menuntaskan pendidikan sampai 12 tahun, agar IPM Cianjur dapat meningkat dengan cepat karena pemkab menyediakan berbagai kemudahan.
Pemkab Cianjur membantu biaya pendidikan anak dari keluarga yang tidak mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membayar sepeser pun alias gratis termasuk menyediakan peralatan sekolah.
"Kami berikan gratis meski anggaran kami minim. Bagi siswa dari kalangan tidak mampu, biaya sekolah termasuk seragam, buku, dan lain-lain akan kami berikan sampai mereka lulus," kata Bupati Cianjur Herman Suherman.
Memang cukup berat bersaing dengan kota/kabupaten lain yang juga sama-sama menggencarkan kenaikan IPM yang masih rendah, namun pihaknya optimistis dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan melibat semua dinas dan organisasi perangkat daerah untuk saling membantu membuat program berbasis IPM.
Untuk indikator kesehatan, Pemkab Cianjur menggencarkan pembangunan infrastruktur kesehatan hingga ke pelosok dengan melibatkan tenaga kesehatan di pusat layanan kesehatan, termasuk menjadikan tiga rumah sakit sebagai pencegah tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan serta penanganan cepat penyakit termasuk penyakit menular, pihaknya meluncurkan program cek kesehatan dan dokter anjang warga, sehingga upaya pemenuhan layanan kesehatan dapat dengan cepat dilakukan.
Pemkab Cianjur saat ini sedang menggencarkan pembinaan dan pelatihan pertanian selain menciptakan 10.000 pelaku UMKM sebagai upaya meningkatkan kembali perekonomian agar daya beli masyarakat kembali tinggi. Selama pandemi upaya tersebut sulit dilakukan karena anggaran terbatas.
Lima program unggulan
Pemkab Cianjur saat ini meluncurkan lima program unggulan pembangunan berbasis IPM. Setiap dinas dapat mengajukan dana untuk menunjang kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama peningkatan tiga indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Kelima program program unggulan tersebut, yakni pembuatan 1.000 kilometer jalan beton, Cianjur Caang, 10 ribu UMKM, 1.000 kobong (pesantren), serta 1.000 hektare lahan pertanian. Sebagian besar program tersebut sudah berjalan dan sudah pula dirasakan langsung warga sehingga diharapkan dapat meningkatkan IPM lebih cepat.
Untuk kelima program yang sudah berjalan sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga seperti pelaku UMKM, pihaknya menggencarkan promosi dan program penjualan langsung dengan merangkul toko swalayan. Toko swalayan di kabupaten ini wajib menyediakan rak khusus untuk produk unggulan.
Toko swalayan yang menjamur di wilayah Cianjur sudah mulai menerapkan hal tersebut dengan pembagian zonasi di masing-masing kecamatan sehingga pelaku usaha kecil mendapatkan akses pemasaran dengan jangkauan yang mudah.
Bahkan aturan terkait rak khusus produk UMKM sudah ditegaskan melalui Peraturan Bupati Cianjur. Semua toko swalayan wajib menyediakan rak sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produknya.
Bupati menyebutkan sudah menginstruksikan ke masing-masing dinas terkait. Sebelum dinas memberikan izin operasional, semua toko swalayan harus sudah menyiapkan rak yang menampung produk UMKM, seperti di Cianjur utara yang bisa masuk pelaku UMKM di wilayah tersebut.
Program berbasis IPM lainnya yakni membangun jalan dan jembatan sebagai upaya membuka akses sebesar-besarnya untuk warga ketika menjual hasil bumi sehingga daya beli dapat terus meningkat hingga ke pelosok yang selama ini kesulitan mendapat jasa transportasi.
Target 1.000 kilometer jalan beton dapat terwujud sampai tahun 2026. Marga sepanjang ini sebagai penunjang peningkatan perekonomian sekaligus menjadi akses jalan yang laik agar warga tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat serta menuju akses pendidikan.
Tercatat pengembangan lahan cabai sudah berjalan di Kecamatan Cikadu, bawang merah di Kecamatan Cijati dan bawang putih di Kecamatan Cugenang, sebagian besar pengembangan lahan pertanian melibatkan petani muda atau milenial yang sebelumnya sudah mendapat pelatihan dari dinas terkait.
Produksi lahan pertanian itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hasil panen akan ditampung BUMD Sugih Mukti yang sudah didirikan sejak beberapa tahun terakhir, yang keberadaannya terbukti membantu petani. BUMD ini membeli komoditas dari petani lalu menjual langsung kepada pedagang dengan harga tinggi.
Ketika program tersebut sudah ada hasilnya pihaknya sudah mencanangkan ketahanan pangan lokal agar daya beli dan keuntungan petani meningkat. Tercatat saat ini dari 2,6 juta warga Cianjur, 65 persen merupakan petani.
Seiring dengan gencarnya upaya menaikkan IPM, berbagai kalangan, terutama kepala dinas dan organisasi perangkat daerah, harus mampu mencerna dan menerjemahkan kebijakan kepala daerah.
Pasalnya selama 1 tahun terakhir ini, kebijakan Bupati Cianjur tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kerja nyata jajaran perangkat daerah.
Ada kesan mereka baru berjalan setelah dicambuk. Padahal semua program tersebut untuk mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan IPM Cianjur.
Namun kendala tersebut tidak membuat Bupati Cianjur mundur. Oleh karena itu segala ikhtiar harus ditempuh demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
