“Kalau di 2026 kita masuk di UN BoA kita bisa memeriksa 12 entitas yang ada di UN, kami punya milestone seperti itu,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat Bincang Media di Kantor BPK, Jakarta, Senin.
Isma menyampaikan bahwa BPK ingin kapasitasnya tidak hanya sebatas pemeriksa laporan keuangan pemerintah, namun juga secara eksternal dengan memeriksa laporan keuangan eksternal di tingkat global.
“Kami sudah punya satuan kerja yang namanya Pusat Kemitraan Global yang fokus untuk mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan internasional,” ujarnya.
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan lembaga internasional yang menerapkan International Public Sectors Accounting Standars (IPSAS) sebanyak 100 persen hanya UN, sehingga dengan mengaudit UN, maka BPK akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait implementasi IPSAS.
Di Indonesia saat ini, lanjutnya, sudah mulai diterapkan IPSAS, namun belum 100 persen. Sehingga penting bagi BPK untuk menjadi auditor UN untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.
Keanggotaan BoA UN, memungkinkan BPK untuk mengaudit lembaga internasional secara masif. Meski saat ini Indonesia telah menjadi eksternal auditor untuk lembaga internasional seperti International Atomic Energy Agency selama 2 periode dan eksternal auditor untuk International Maritime Organization, BPK harus bersaing dengan lembaga pengawas keuangan dari negara lain terlebih dahulu.
“Kalau kita masuk BoA itu ditunjuk oleh Resolusi Majelis Umum PBB. Sekarang BoA China, Prancis dan Chile, kita punya kesempatan untuk menggantikan China di 2026 tapi pendaftaran dan sebagainya dimulai dari sekarang,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi Ketua BPK sedunia The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
“Target kita itu, apabila sudah sampai sana baru kita maintance karena kita memegang administratif semua proses perkembangan BPK-BPK seluruh dunia. Kita mau mengeskternalisasi apa yang ada di BPK dan menyerap apa yang ada di dunia terkait standar mutu, informasi teknologi, pengembangan SDM dan sebagainya,” tuturnya.
Baca juga: Menteri ESDM: BPK berperan dorong kepatuhan komitmen emisi nol bersih
Baca juga: BPK: RI terdepan di G20 dalam peran "foresight" lembaga pemeriksa
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
