Ambon (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi-provinsi kepulauan ditingkatkan dengan juga memperhitungkan luas lautan. "Karena ternyata dari berbagai keinginan, pemda dan masyarakat di provinsi kepulauan mengusulkan adanya alokasi dana yang lebih besar untuk menjaga fiskal gap," kata Kepala Bappenas, Paskah Suzetta usai membuka Musrenbangda Provinsi Maluku di Ambon, Minggu malam. Dia menjelaskan selama ini formulasi perhitungan DAU adalah memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk. "Sekarang ini pada kenyataannya tidak bisa dihitung hanya luas daratan saja, tapi luas laut pun harus dihitung karena laut pun menyediakan potensi ekonomi yang cukup tinggi," katanya. Dia menambahkan hal itu akan segera dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan DPR untuk merealisasikannya. "Di sisi perencanaan dilakukan Menneg PPN, di sisi alokasi anggaran dilakukan oleh Menkeu dan nanti kita bicarakan dengan DPR," kata Paskah. Diharapkan, jelasnya, penambahan DAU untuk provinsi-provinsi kepulauan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2007, mengingat pada 2006 pengisian DIPA untuk DAU sudah dilakukan pada awal Januari 2006. Dengan penambahan tersebut, katanya, pemerintah berharap bisa menggerakkan potensi ekonomi di kepulauan-kepulauan dari sektor perikanan dan perkebunan untuk manggenjot kinerja ekspor dan pertumbuhan. Saat ini di Indonesia ada tujuh provinsi yang merupakan provinsi kepulauan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Forum kerjasama Sementara itu, Gubernur Maluku, Karel Albert Rahalahu mengemukakan pihaknya telah menyatukan diri dengan enam provinsi lainnya dalam forum kerjasama pemerintah provinsi kepulauan. "Maksud dibentuknya forum ini adalah dapat mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan," jelasnya. Untuk itu, katanya, dibutuhkan kerangka regulasi yang dapat menjamin dukungan pendanaan dari pemerintah. Dia mengungkapkan pada 2005 pemprov Maluku berhasil meningkatkan pertumbuhan dari minus 27,38 persen pada periode konflik sekitar tahun 1999 menjadi 5 persen. Pada 2006, pihaknya menargetkan pertumbuhan menjadi 5,6 persen dan pada 2007 mencapai 6,17 persen. Untuk mencapai hal itu, menurut Gubernur, Pemprov memerlukan investasi yang mencapai Rp1,86 triliun. Sedangkan untuk revitalisasi sektor perikanan, katanya, pihaknya membutuhkan Rp96 miliar untuk memfungsikan lagi 12 pelabuhan perikanan yang ada di Maluku. "Diharapkan optimalisasi peran ke-12 pelabuhan perikanan tersebut akan menarik masuknya investasi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan perolehan devisa dan pendapatan asli daerah," jelas Gubernur. (*)

Copyright © ANTARA 2006