Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemberian suaka politik pemerintah Australia kepada 42 WNI asal Papua adalah keputusan yang tidak tepat dan mencoreng harga diri bangsa dan negara Indonesia. "Saya pandang itu sebagai keputusan yang tidak tepat, tidak realistis dan cenderung sepihak karena Papua adalah bagian yang sah dari negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Senin. Presiden mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Australia terlebih dahulu berkomunikasi dengan Indonesia mengenai rencana pemberian suaka politik tersebut sehingga ada opsi yang lebih baik dan bukan keputusan sepihak yang dilakukan Canberra. Menurut Yudhoyono, yang diputuskan oleh pemerintah Australia itu bukan sekedar pemberian suaka tetapi berkaitan dengan kedaulatan dan kehormatan Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Dengan kebijakan itu, masih menurut Presiden, hubungan RI dan Australia memasuki masa yang sulit dan penuh tantangan sehingga harus segera dicarikan solusinya dengan niat baik, kejujuran serta kesungguhan untuk menjalin persahabatan, kerjasama dan kemitraan antar keduanya. Dikatakannya, sebelum kasus pemberian suaka ini hubungan Jakarta dan Canberra sangat baik tercermin dari kunjungan kedua pemimpin negara ke masing-masing negara. Begitu pula bantuan dan hibah pemerintah Australia dalam menangani bencana di Aceh dan Nias. "Tetapi setelah peristiwa yang Indonesia sesali itu, harapan saya kita dapat duduk kembali dengan niat baik dan keterbukaan untuk betul-betul menyelesaikan masalah antara dua negara," kata Yudhoyono. Presiden mengharapkan di masa yang akan datang akan ada dialog atau pertemuan diplomatik yang sungguh-sungguh dan intensif untuk melihat kembali kerangka kerjasama dan persahabatan yang bersifat strategis dan komprehensif.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006