Tokyo (ANTARA News) - Jepang berencana mengusulkan pembentukan kawasan perdagangan bebas ekonomi Asia yang akan melingkupi sekitar setengah penduduk dunia dan menyaingi pasar Uni Eropa (UE) dan NAFTA, kata pejabat kementerian perdagangan negara itu Selasa. Ke-16 negara yang ada di proposal tersebut adalah 10 anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan. Dorongan itu muncul karena hubungan Jepang dengan mitra dagang terbesarnya, China, tetap tegang yang diakibatkan oleh sejarah dan karena kekhawatirannya dalam mengamankan pakta perdagangan bebas bilateral dengan negara-negara Asia. Jepang akan mengajukan usulan mengenai waktu dimulainya perundingan yakni pada 2008, sehubungan berakhirnya pakta itu pada 2010, kata Takeshi Fujimoto, yang bertanggung jawab dalam mempromosikan kerja sama ekonomi Jepang dengan negara lain. "Alasan pertama untuk ini adalah untuk mempercepat penyatuan ekonomi Asia Timur, yang telah berada dalam proses pembentukan," katanya, sebagaimana dilansir AFP. Menteri Perdagangan Toshihiro Nikai berencana untuk mengusulkan ide tersebut pada pertemuan dewan ekonomi pemerintahan pada Jumat, kata Fujimoto. Apa yang disebut sebagai Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Asia Timur itu dapat membentuk pasar yang lebih besar dibandingkan dengan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau Uni Eropa, yang melingkupi tiga miliar orang atau sekitar setengah dari penduduk global. Produk domestik bruto (PDB) gabungan akan menjadi sebesar 9,1 triliun dolar, seperempat dari angka dunia, menurut data 2004. Surat kabar dengan tiras terbesar di Jepang, Yomiuri Shimbun melaporkan Selasa bahwa Jepang akan mengusulkan konsep tersebut karena negara itu ketinggalan di belakang China dan Korsel dalam pembentukan pakta perdagangan bebas di kawasan. Fujimoto membantah bahwa Jepang tidak begitu tertinggal di belakang, namun mencatat "Korsel dan China aktif dalam menyusun strategi atau menciptakan tujuan dengan membentuk kemitraan ekonomi" dengan negara lain di kawasan. "Jepang harus tidak boleh terlambat dalam kecenderungan ini dan perlu untuk memimpin penyatuan ekonomi di kawasan ini," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006