Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di IICC Bogor, Rabu, saat memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada pegawai Badan Pangan Nasional dan 514 perwakilan pemerintah kota serta kabupaten di 34 provinsi.
"Tadi kami sampaikan tujuan-tujuan mulia keberadaan Badan Pangan hanya akan efektif tercapai dan akan efisien tercapai kalau bebas korupsi," kata Gufron.
Gufron mengemukakan korupsi akan mengganggu pencapaian visi dan misi Badan Pangan, karena sebagaimana diketahui sektor pangan selama ini menjadi sektor salah satunya rawan korupsi.
Dia menegaskan akan bersama Badan Pangan dalam kerangka membangun sistem pangan agar mencapai visi menjamin ketersediaan atau pasokan, stabilitas harga maupun kualitas pangan.
Baca juga: Badan Pangan Nasional dukung Bulog tambah jenis komoditas serapan
Baca juga: Badan Pangan Nasional: Cadangan pangan jadi kunci hadapi inflasi
Diharapkan Badan Pangan yang merupakan lembaga baru sebagaimana disampaikan seperti kertas putih, mudah-mudahan mengukir dengan tinta emas, mewujudkan visi kedaulatan pangan dengan basis pelayanan tanpa korupsi.
Kalau itu bisa dilaksanakan tanpa korupsi, kata dia, maka KPK akan bersahabat dengan Badan Pangan, menjadi bagian dari lembaga-lembaga bebas korupsi.
"Selama ini semua korupsi itu selalu karena ada bottle neck, stok banyak mau masuk itu kemudian mengakibatkan ada kebutuhan. Sebaliknya juga, kalau kemudian masuknya sedikit kemudian keluarnya banyak itu juga akan menimbulkan korupsi," ungkapnya.
Gufron menekankan apa pun tata kelola yang dilakukan Badan Pangan, yang penting ialah, pertama berkepastian, ketepatan waktu, jumlahnya, syarat dan prosedurnya. Selain itu memerhatikan kondisi-kondisi apa yang memungkinkan impor dan ekspor. Ditambah mampu memastikan tekanan seperti pihak ketiga yakni pengusaha dalam memenuhi persyaratan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
"Kemudian yang kedua, kemudahan. Berbelit-belit itu menyebabkan butuh jalur-jalur pintas. Itu yang menyebabkan korupsi juga," jelasnya.
Selanjutnya, Gufron menyampaikan keterbukaan akan membuat iklim penyediaan pangan tidak ada permainan-permainan. Sebaliknya kalau masih ada ketertutupan di situ biasanya ada permainan-permainan.
"Jadi dalam hal ini kami bicara pencegahan ya, bukan penindakan. Maka yang kami harapkan pertama adalah komitmen baik komitmen kelembagaan maupun komitmen individu di Badan Pangan. Untuk menjaga dan merawat komitmen perlu tata kelola yang berintegritas," kata dia.
Hari ini Badan Pangan Nasional bersama KPK mengadakan sosialisasi beberapa kegiatan salah satunya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi.
Baca juga: Badan Pangan Nasional: Operasi pasar mampu stabilkan harga beras
Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi menyampaikan akan berkomitmen menjaga keteladanan untuk mencegah korupsi dan pengendalian gratifikasi.
"Ini semua kami sudah dapat masukan dari Pak Doktor Grufron yang hadir dan kami berterima kasih kepada bapak," ujarnya.
Arief berharap pencegahan dengan cara preventif terjadi di Badan Pangan sehingga ke depan bisa menyelenggarakan tata kelola 'good governance' sampai segala arahan, khususnya Presiden Republik Indonesia mengenai Pangan Nasional dan tata kelola pangan nasional dapat terwujud.
Pewarta: Linna Susanti
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
