"Saya yakin jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta akan makin bisa meningkat dan sesuai target," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sebelum mencapai satu juga penumpang, jumlah penumpang angkutan umum massal di Jakarta mencapai sekitar 350 ribu orang.
Dia menjelaskan, pihaknya tidak mengharuskan warga menggunakan transportasi umum namun Pemprov DKI mengalokasikan insentif sehingga tarif transportasi lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, menambah kenyamanan angkutan umum hingga melakukan revitalisasi halte atau stasiun dan jalur pejalan kaki seperti trotoar.
Baca juga: DKI gunakan 200 kendaraan listrik pada 2023 demi kualitas udara
Baca juga: TransJakarta beroperasi 24 jam
Upaya tersebut diyakini mendorong penggunaan transportasi umum massal.
"Pilihan menggunakan kendaraan umum bukan karena diharuskan tapi karena itu adalah pilihan rasional. Begitu sebuah kebijakan dirasakan oleh warga sebagai pilihan rasional, mungkin kebijakan itu akan mendapatkan pengguna yang lebih banyak," katanya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Sedangkan ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi, tidak mengalami kenaikan.
Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp62,1 miliar untuk TransJakarta dan Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu.
Upaya tersebut diyakini mendorong penggunaan transportasi umum massal.
"Pilihan menggunakan kendaraan umum bukan karena diharuskan tapi karena itu adalah pilihan rasional. Begitu sebuah kebijakan dirasakan oleh warga sebagai pilihan rasional, mungkin kebijakan itu akan mendapatkan pengguna yang lebih banyak," katanya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Sedangkan ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi, tidak mengalami kenaikan.
Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp62,1 miliar untuk TransJakarta dan Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
