FWG 2022 yang dipimpin oleh Indonesia dengan India dan Inggris sebagai co-chair merupakan tim kerja G20 yang fokus mendiskusikan upaya untuk mendorong pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif. "Pada hari pertama, International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengawali pertemuan dengan asesmen dan outlook ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global akan kembali mengalami perlambatan yang lebih dalam," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat.
Negara G20 menekankan pentingnya bauran kebijakan dalam mengatasi tantangan dan kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik agar perekonomian dapat pulih lebih cepat dan kuat. Lebih lanjut, seiring dengan krisis energi yang diperkirakan akan cukup lama, banyak negara anggota juga menekankan pentingnya reformasi sektor energi melalui percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Hari kedua pertemuan berfokus pada tingginya harga pangan dan ancaman risiko ketahanan pangan dimana pada 2022 harga pangan meningkat secara signifikan yang diperparah dengan peningkatan harga energi dan pupuk, bencana kekeringan yang terjadi di beberapa negara, dan juga tingkat hutang yang tinggi. Untuk itu, Presidensi G20 Indonesia menginisiasi pertemuan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk mendiskusikan upaya yang dapat dilakukan G20 untuk mengatasi kerentanan pangan yang menjadi momen mendirikan koordinasi finance-agriculture secara berkelanjutan.
Sebagian besar negara anggota G20 sepakat untuk terus mengatasi permasalahan kerawanan pangan melalui perdagangan pangan global, peningkatan koordinasi antar negara, pemberian bantuan bagi negara miskin, serta meningkatkan keterlibatan organisasi internasional dan lembaga pembiayaan untuk berperan dalam meningkatkan produksi dan distribusi pangan. Pada topik diskusi lainnya yaitu risiko perubahan iklim, negara G20 sepakat perlu kerja sama internasional yang dapat memastikan implementasi kebijakan terkait net zero policy yang merata dan juga terjangkau bagi negara-negara berkembang dan miskin.
"Kredibilitas kebijakan moneter dan insentif juga diyakini dapat mengurangi biaya makroekonomi dari kebijakan iklim. Network for Greening Financial System (NGFS) memaparkan perlunya transisi yang ambisius di semua sektor ekonomi yang akan lebih ekonomis ketimbang transisi tidak teratur (disorderly) yang dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang," ucapnya.
Baca juga: KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah tekanan global
Baca juga: KSP nilai ekonomi Indonesia masih baik di tengah tekanan global
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
