“Quality spending itu penting. Buat saya, yang paling penting dilakukan memproteksi kelompok rentan dalam bentuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan),” kata Chatib Basri dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah mesti membedakan program yang harus dilakukan dan program yang sekadar ingin dilakukan.
Pasalnya, harga komoditas berpotensi menurun pada 2023 sehingga penerimaan negara diprediksi juga akan ikut menurun. Padahal pada saat yang sama, pemerintah juga menargetkan defisit APBN kembali ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ke depan, menurutnya, pemerintah juga perlu menerapkan policy mix dimana suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi dan pengetatan pengeluaran negara perlu dilakukan secara berhati-hati.
“Jadi harus diterapkan policy mix, termasuk penerapan kebijakan makro prudensial. Beberapa pengaturan untuk menjamin apa yang terjadi di pasar valuta asing perlu dilakukan, bukan untuk tagging the level tapi smoothing the volatility,” katanya.
Ia memprediksi perekonomian Indonesia hanya akan mengalami pelemahan sebagai dampak dari resesi global karena ketergantungan yang rendah terhadap rantai pasok global sebagaimana tampak dari ekspor yang hanya menyumbang 24,68 persen dari PDB.
Di samping itu, hanya sekitar 15 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang dipegang oleh investor luar negeri.
Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi perlinsos capai Rp479,1 triliun dalam RAPBN 2023
Baca juga: CSIS: Target kemiskinan 2023 bisa tercapai jika perlinsos diperkuat
Baca juga: Pemerintah gunakan platform bantuan sosial yang sudah ada tahun depan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
