Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir Effendi, seusai melakukan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik di kawasan Jakabaring, Palembang, bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah N, pada Kamis.
“Sebab dalam tinjauan ini ditemukan kalau koneksi jaringan internet di sini lemot (lemah, red). Saat masyarakat mengakses pelayanan koneksinya tampak muter-muter saja dari tadi, jadi saya minta perlu adanya peningkatan,” kata Muhadjir.
Muhadjir menyebutkan, permintaan itu ditujukannya secara khusus kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang diharapkan bisa segera merespons temuannya di lapangan itu.
“Saya mohon pak Menteri Investasi, Bahlil, permintaan ini diperhatikan dan bisa lebih cepat (ditindaklanjuti, red),” imbuhnya.
Muhadjir menilai, koneksi internet salah satu fasilitas yang sangat sentral untuk di miliki MPP Palembang untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik.
Sebab, MPP Palembang yang diresmikan 27 November 2020 itu merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan luas 12.000 meter persegi dan setidaknya memiliki sebanyak 28 unit instansi layanan, dengan turunan sebanyak 373 jenis pelayanan publik.
Adapun pelayanan itu di antaranya terdiri dari, pengurusan perpanjangan SIM, administrasi kependudukan, kejaksaan, izin usaha, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian hingga balai nikah yang membutuhkan akses internet memadai.
“Jadi jangan sampai lemot lagi, itu penilaian saya. Karena secara keseluruhan sudah bagus. Dianggap MPP Palembang menjadi salah satu contoh gerakan revolusi mental birokrasi melayani di Indonesia,” tandasnya.
Baca juga: Menko tekankan perlunya pembentukan tim koordinasi guna percepat DBON
Baca juga: Pemerintah stop sementara obat diduga penyebab gagal ginjal akut
Pewarta: Muhammad Riezko Bima Elko
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
