Kami membangun kerja sama dengan Unpad Fakultas Hukum, untuk program staf-staf kami mengikuti lanjutan S2 dan S3 di UnpadBandung (ANTARA) - Universitas Padjadjaran dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di era revolusi industri 5.0 di Graha Sanusi Unpad Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Penandatangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM) Asep Kurnia dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr Idris.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam acara tersebut berharap kerja sama dengan Unpad ini akan terus berkembang ke depannya.
"Kami membangun kerja sama dengan Unpad Fakultas Hukum, untuk program staf-staf kami mengikuti lanjutan S2 dan S3 di Unpad. Jadi ini yang kami kerja samakan. Selama ini kampus Unpad kampus yang baik," kata dia.
Menteri Yasonna menuturkan ASN dituntut untuk bekerja dan bersikap secara profesional sehingga Kemenkumham memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Baca juga: Pakar Unpad: Apoteker berperan penting edukasi masyarakat soal obat
Baca juga: Pakar Unpad sebut longsor bisa diantisipasi dengan melihat gejala
"Kemenkumham membutuhkan SDM yang berkarakter, berani berinovasi dan berkreasi karena ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju, terutama di masa revolusi industri 5.0 pada masa sekarang ini," kata dia.
Lebih lanjut Menteri Yassona mengatakan Unpad adalah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mendorong para dosen untuk terus menulis karya ilmiah untuk kemajuan bangsa ini.
Dekan FH Universitas Padjadjaran Dr Idris menegaskan tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk membangun kualitas SDM di era revolusi industri 5.0.
"Kerja sama ini bertujuan untuk membangun pengelolaan SDM yang mendukung inovasi Hukum dan HAM," kata dia.
Idris mengatakan bahwa perjanjian ini akan berlaku selama empat tahun dan akan terus dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut juga dilakukan peluncuran buku berjudul "Lagu-Musik dan Hak Cipta’, ‘Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia", dan "Kompilasi Perjanjian Internasional di Bidang KI" yang disusun oleh Staf Khusus Menkumham Ahmad Ramli serta buku "Rahasia Dagang" yang ditulis oleh Ranti Fauza Mayana.
Baca juga: Unpad dan Bio Farma beri pelatihan empat peneliti dari negara OKI
Baca juga: Pemprov Jabar bentuk satgas tangani kasus gangguan ginjal akut
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
