Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa misi dagang ini merupakan kerja sama yang dilakukan secara proaktif, sehingga dapat mendongkrak neraca perdagangan kedua provinsi.
"Sebetulnya ini adalah two way traffic program yang melibatkan kedua provinsi sama-sama proaktif," kata Khofifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan transaksi ini berasal dari nilai muat atau penjualan Jatim atas Aceh sebesar Rp161,8 miliar untuk komoditas bahan bangunan, rokok, tekstil, bahan baku kulit, alat kesehatan, dan kerja sama pengelolaan kawasan industri.
Sementara, nilai bongkar atau pembelian Jatim atas Aceh mencapai Rp35,1 miliar untuk komoditas udang vaname, kopra, perkakas, serta kepiting soka.
"Produk-produk tersebut cukup sederhana bagi masyarakat Indonesia tetapi mengandung potensi luar biasa jika dipasarkan di tingkat global, seperti rempah-rempah, arang batok kelapa, ikan dan sebagainya," kata Khofifah.
Dia berharap misi dagang ini akan meningkatkan potensi produk-produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, dan peluang investasi, sehingga dapat memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lain, sekaligus meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
"Semoga misi dagang kali ini mampu memberikan manfaat bagi Jatim maupun Aceh terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Khofifah.
Sebagai informasi, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,74 persen year on year (yoy) pada triwulan II-2022, ditopang oleh industri pengolahan yang memberikan kontribusi 30,31 persen, perdagangan 18,42 persen, pertanian 11,95 persen, dan 14 sektor lainnya 39,32 persen.
"Jatim dan Aceh telah menjalin hubungan dagang yang luar biasa. Berdasarkan data BPS, tercatat Rp 34,12 Miliar pada tahun 2021. Alhamdulillah hari ini selama delapan jam tercatat 33 transaksi dengan total nilai 197 milliar ," ujar Khofifah.
Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Jatim dan Aceh tentang Pembangunan Daerah, dan dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara Ka. Organisasi Perangkat Daerah OPD. Jatim dengan Ka. OPD Aceh.
Selain itu, juga penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha pelaku usaha yang ada di Jatim dan di Aceh.
Baca juga: Gubernur Jatim ajak pemkab kendalikan inflasi jaga daya beli
Baca juga: Khofifah: Jatim bisa diandalkan sebagai lumbung pangan nasional
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
