Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dukungannya atas dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana bantuan masyarakat Internasional bagi pembangunan kembali Aceh dan Nias paska bencana Tsunami 26 Desember 2004 lalu. Ketika berbicara dalam Pertemuan Pertama The BPK Advisory Board On Tsunami-Related Audit, di Jakarta, Senin, Wapres menyatakan perlunya sistem yang baik untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Wapres meminta Advisory Board agar dapat turut serta memberikan masukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan tsunami. Menurut dia, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias agar menjadi normal kembali merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan membutuhkan perencanaan yang baik. Tugas tersebut, lanjutnya, saat ini ditangani oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) yang diketuai mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto. BRR bertugas mengkoordinasikan berbagai bantuan dari internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memaparkan langkah pemerintah yang melakukan kegiatan "Tanggap Darurat" sehari setelah peristiwa tsunami dan setelah itu pada bulan Maret 2005 pemerintah mulai melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Wapres juga menyampaikan penghargaan dan terimakasihnya kepada para donatur yang telah memberikan bantuan bagi bencana yang menelan korban jiwa hingga 200.000 orang tersebut. The Advisory Board merupakan lembaga bentukan BPK yang bertugas membantu BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas audut dana bantuan, baik pada tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Anggota The Advisory Board berasal dari negara donor seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Denmark, Inggris, Jepang, Norwegia, Perancis, Swedia, Saudi Arabia, Korea Selatan dan Masyarakat Uni Eropa. Sementara itu, Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan audit terhadap penggunaan dana bantuan internasional untuk tsunami saat ini masih terus dilakukan. Sehubungan itu, Anwar mengharapkan adanya masukan kepada BPK untuk meningkatkan strategi audit sehingga terjadi perbaikan pengelolaan dana untuk tsunami.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006