Jakarta (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dijadwalkan melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia pada 10 hingga 11 Mei 2006. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri (Deplu) Mochamad S. Hidayat di Gedung Deplu Jakarta, Rabu. "Pertemuan bilateral tingkat kepala negara tersebut akan dilakukan di Jakarta," katanya. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut dijadwalkan akan ditandatangani sejumlah perjanjian antara lain bidang pariwisata dan energi. Saat ditanya pers, apakah isu mengenai nuklir Iran akan menjadi salah satu agenda pertemuan, Hidayat menolak menjelaskan lebih lanjut, karena rincian dari agenda acara tersebut masih belum pasti. Lawatan Presiden Iran ke Indonesia selain dalam rangka kerjasama bilateral juga untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelima bagi Delapan Negara Berkembang (D-8) di Bali pada 9 - 13 Mei 2006. D-8 adalah kelompok negara berkembang yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Organisasi D-8 dibentuk pada Juni 1997 bertujuan meningkatkan kerjasama perdagangan antar-negara anggota. Pada KTT itu, Iran akan menyerahkan jabatan Ketua D-8 kepada Indonesia untuk periode 2006-2007. "Jabatan ketua tersebut berlangsung selama dua tahun, dan dilakukan dengan metode rotasi," katanya. Tiga ketua D-8 sebelum Iran adalah Turki, Mesir dan Bangladesh, sedangkan ketua D-8 setelah Indonesia, menurut Hidayat, kemungkinan besar adalah Malaysia. "Sebagai ketua berikutnya, maka Indonesia akan menjadi tuan rumah dari beberapa program kegiatan untuk meningkatkan kerjasama D-8," katanya. KTT kelima D-8 direncanakan menghasilkan Deklarasi Bali, dan penandatanganan dua perjanjian kerjasama. Pertama, Perjanjian Preferensi Perdagangan (PTA) yang telah diselesaikan dan diterima pada pertemuan ke enam Pejabat Tinggi Perdagangan (HLTO) belum lama ini di Bali. Kedua, Perjanjian Bantuan Administratif di bidang Kepabeanan. "Penandatanganan kedua perjanjian tersebut merupakan batu loncatan bagi D-8 untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya," katanya. Deklarasi Bali merefleksikan keprihatinan bersama para Kepala Negara/Pemerintahan terhadap masalah-masalah global dan untuk memperbaharui komitmen untuk bersama-sama memajukan kerjasama D-8. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006