Agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, Indonesia harus menjaga seluruh bentang hutan alam Indonesia tanpa terkecualiJakarta (ANTARA) - Koalisi Keadilan Iklim menyampaikan apresiasi atas berbagai kesepakatan terkait lingkungan yang telah dicapai dalam dua perhelatan besar yaitu Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dan Konferensi Iklim Ke-27 PBB (COP-27) di Mesir.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, Koalisi Keadilan Iklim yang terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola (KEMITRAAN) itu juga menyoroti pentingnya partisipasi publik yang aktif dan bermakna dalam memastikan keadilan iklim.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menyambut baik aliansi Indonesia, Brasil dan Kongo untuk mengangkat peran penting negara hutan tropis dalam perhelatan perubahan iklim internasional.
Namun, Nadia mengingatkan apabila benar terbentuk maka upaya dan hasil dari aliansi tersebut harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat penjaga dan pengelola hutan tropis Indonesia.
"Pentingnya memastikan transparansi dan akuntabilitas penerapan kebijakan FoLU Net Sink 2030, terutama terkait elemen pencegahan laju kehilangan hutan alam. Agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, Indonesia harus menjaga seluruh bentang hutan alam Indonesia tanpa terkecuali," jelasnya dalam konferensi pers daring pada Senin ini.
Baca juga: Peneliti muda suarakan adaptasi perubahan Iklim lewat Walanae Festival
Baca juga: Wamen LHK soroti peran penting sekolah untuk mencapai target iklim
Koalisi secara khusus juga menyoroti disepakatinya komitmen Loss and Damage serta Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam KTT G20 dan COP-27 yang dapat membantu pendanaan negara berkembang dalam transisi energi dan mengatasi kerusakan akibat dampak perubahan iklim.
JETP sendiri adalah proyek transisi energi hasil kesepakatan antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang. Dalam tiga hingga lima tahun mendatang, Indonesia akan mendapat dana 20 miliar dolar AS untuk pemanfaatan energi terbarukan.
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin menyampaikan bahwa Indonesia harus mendorong dan terlibat penuh dalam pembahasan mekanisme penyaluran dana Loss and Damage dari negara-negara yang menjadi penyumbang besar terjadinya perubahan iklim dalam COP-28 yang akan diadakan di Uni Emirat Arab tahun depan.
Terkait hal tersebut, Parid mengingatkan penting untuk melihat dinamika politik global negara-negara Utara ke negara-negara Selatan atau negara maju dan berkembang.
Baca juga: KLHK anugerahkan Adiwiyata untuk sekolah berkomitmen peduli lingkungan
Baca juga: PLN turut berupaya turunkan emisi karbon dengan menanam pohon
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
