“Kami telah memanggil perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), transportir dan para pemegang DO dalam rangka sosialisasi rencana penerapan sistem ganjil genap bagi angkutan batu bara yang akan diberlakukan pada Januari 2023,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya, di Jambi Sabtu.
Dia menyebutkan bahwa nantinya akan ada kuota 9.300 armada angkutan batu bara yang akan beroperasi berdasarkan sistem ganjil genap secara bergantian. Untuk hari ganjil 4.650 armada dan hari genap 4.650 armada.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan bersama Ditlantas Polda Jambi menetapkan kuota armada angkutan batu bara untuk setiap perusahaan batu bara dalam satu pelabuhan TUKS yang sama.
Baca juga: Perusahaan batu bara di Jambi mulai gunakan transportasi sungai
"Kita tetapkan kuota ini agar dapat diikuti oleh pihak perusahaan, kita hanya ingin membantu agar aktifitas batu bara ini tidak berbenturan dengan masyarakat dan semuanya aman," kata Ismet Wijaya.
Setelah adanya penetapan sistem ganjil genap ini maka angkutan batu bara harus menyesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
"Nanti tandanya akan kami berikan sticker kepada angkutan batu bara sebagai pengganti nomor lambung, di sticker ini memuat data transportir, perusahaan batu bara dan dimana pelabuhan TUKS nya," kata Ismet lagi.
Pemasangan sticker ini tidak akan dilakukan dengan sembarangan, hanya akan diberikan jika angkutan batu bara sudah bergabung dengan transportir yang memiliki kekuatan hukum atau legal.
Nantinya pelabuhan TUKS akan dijaga aparat, jika kedapatan ada angkutan yang akan melakukan bongkar tapi tidak sesuai dengan sticker dan harinya maka akan kita lakukan penindakan.
Pemerintah Jambi menargetkan bahwa kebijakan ini dapat mulai terealisasi pada awal 2023 dengan berbagai proses persiapan yang dilakukan.
"Kita harapkan kebijakan ini sebagai kado dari Ulang Tahun Provinsi Jambi pada bulan Januari nanti dan dapat didukung oleh semua pihak agar kebijakan ini dapat berjalan lancar," kata Ismet Wijaya.
Sementara itu Pelabuhan TUKS Pelabuhan Universal Sumatera menyatakan kesanggupannya untuk mendukung kebijakan pemerintah ini seperti yang disampaikan Manajer PT PUS, Novi.
"Namun kita harapkan bahwa kuota angkutan perusahaan kami dapat ditambah, karena selama ini dengan 950 angkutan per hari di Pelabuhan kami tidak ada kemacetan sama sekali," kata Novi.
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
