"Diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan semua sektor," kata Lisda Sundari kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Menurut Lisda Sundari, diperlukan upaya mulai dari regulasi yang ketat untuk menjauhkan anak-anak dari akses rokok, seperti menaikkan harga rokok, melarang penjualan rokok batangan, dan pelarangan iklan rokok.
Juga termasuk upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat, dan anak-anak mengenai bahaya dan dampak negatif merokok.
"Ini harus menjadi komitmen pimpinan negara yang dituangkan dalam program dan rencana aksi pemerintah," kata dia.
Baca juga: Tembakau alternatif perlu diberi ruang atasi prevalensi merokok
Baca juga: Indonesia perlu terobosan baru tekan prevalensi merokok
Lisda Sundari menuturkan Yayasan Lentera Anak menyambut baik rencana pemerintah yang hendak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.
Dia mengatakan kenaikan cukai rokok merupakan bagian dari upaya menurunkan prevalensi merokok di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 dengan jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 5 persen.
Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum harga jual eceran (HJE) dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan rata-rata kenaikan cukai rokok.
Selain itu, pemerintah sekaligus menaikkan tarif cukai untuk seluruh jenis rokok elektrik (REL) sebesar 15 persen dan hasil produk tembakau lainnya (HPTL) sebesar 6 persen setiap tahun untuk lima tahun ke depan.
Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan tarif cukai rokok dilakukan untuk pengendalian konsumsi rokok, keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan bea cukai ilegal.
Baca juga: Regulasi tembakau alternatif dinilai bantu tekan prevalensi perokok
Baca juga: Peneliti sarankan tarif CHT dinaikkan agar jumlah perokok menurun
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
