tercatat sebagai salah satu kabupaten asal PMI terbesar se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penempatan sebanyak 117.782 PMI sejak 2014Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyebutkan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah asal pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2014.
“Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai salah satu kabupaten asal PMI terbesar se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penempatan sebanyak 117.782 PMI sejak tahun 2014,” kata Ida dalam peringatan Hari Migran Internasional 2022 di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu.
Ida menuturkan bahwa salah satu desa bernama Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, NTB, sampai dengan tahun 2022, jumlah warga yang bekerja sebagai PMI sebanyak 615 orang. Dengan rincian sebanyak 70 persennya bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Jepang.
Setelah dibukanya kembali Malaysia sebagai salah satu negara tujuan penempatan, PMI yang sudah mendaftar untuk bekerja di negeri Jiran itu sudah menyentuh 100 jiwa sampai dengan bulan Desember 2022 ini.
“Hasil bekerja ke luar negeri yang diperoleh oleh PMI selama ini diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan PMI beserta keluarganya. Di samping itu, hasil kerja ini tentunya telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya,” ujar Ida.
Baca juga: Kemnaker: Hari Migran 2022 perkuat migrasi aman bagi PMI
Baca juga: Wakil Menaker tinjau pembangunan BLK Bengkulu skala nasional
Sebagai salah satu daerah dengan PMI terbanyak, Ida mengingatkan baik kepada masyarakat maupun calon PMI, jika bekerja ke luar negeri merupakan pilihan atau alternatif kesempatan kerja yang dapat dipertimbangkan oleh setiap individu dalam masyarakat.
Namun dirinya juga berharap pilihan yang diambil oleh masyarakat untuk menjadi PMI, diambil setelah benar-benar merasa siap termasuk memahami risiko yang dapat muncul pada saat bekerja di luar negeri.
Ida bahkan menyarankan masyarakat yang berminat untuk menjadi PMI mempersiapkan diri dengan kompetensi dan dokumen lengkap, mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu melalui pusat layanan migrasi di kantor desa, ataupun melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) atau Dinas Tenaga Kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri, membuat sebuah program bernama Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk dijadikan sebagai konsep penanganan desa-desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi serta melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.
Menurutnya, Program Desmigratif dapat memberikan manfaat, baik bagi desa penerima program maupun desa-desa di sekitarnya. Guna memberikan upaya perlindungan yang maksimal bagi para PMI dari sebelum hingga setelah bekerja, Ida meminta baik pemerintah pusat hingga tingkat desa dapat bekerja sama untuk menjalankan fungsi/peran sesuai kewenangannya.
“Jangan mudah terbujuk rayu yang manis untuk sesaat namun mendatangkan risiko tinggi. Jika kita sayang anggota keluarga kita, anak kita, tetangga kita. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain, agar menempuh jalur prosedural, demi keamanan dan kenyamanan bekerja, sehingga maksud dan tujuan bekerja ke luar negeri dapat terpenuhi,” katanya.
Baca juga: Menaker serahkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2021
Baca juga: Menaker minta GNIK bantu penerapan wajib sertifikasi kompetensi kerja
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
