“Kalau satu masih bekerja di luar negeri, satunya masih bisa menghandle pengasuhan pada anak-anaknya. Tapi kalau keduanya pergi, siapa yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya? Itu masyarakat,” kata Ida dalam Hari Migran Internasional 2022 di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu.
Ida menekankan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk bersikap tidak abai terhadap keberlangsungan masa depan setiap anak PMI sebagai penerus pembangunan bangsa, meskipun bukanlah anak biologis dari masing-masing individu.
Masyarakat diharapkan tidak membiarkan anak-anak dari PMI tertinggal dalam pendidikan, meningkatkan rasa malas ataupun bolos pelajaran di saat jam sekolah karena merasa tidak ada yang mengawasinya.
“Jadi masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Itulah yang kita mau dengan program desmigratif yang punya empat pilar. Bagaimana pekerja itu melakukan migrasi secara aman dan program itu melakukan pelayanan di desa,” ujar Ida.
Sembari Kemnaker melalui program desmigratif guna menjalankan kewajibannya melindungi PMI, masyarakat dapat memberikan pendampingan atau peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat bahwa pendidikan pada anak PMI, tidak hanya didapat dari orang tua biologisnya sebagai sebuah kewajiban.
Pemberian pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dan keluarga PMI, dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan dan konseling, pemberian bimbingan pengelolaan keuangan.
Sementara kepada anak PMI dapat dilakukan dengan pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat dan kerohanian. Salah satu yang juga sedang dilakukan Kemnaker adalah bekerja sama dengan LKK-PBNU untuk membuat modul terkait community parenting bagi pengasuh dan anak PMI.
Ida menekankan kerja kolaboratif dari pemerintah pusat hingga desa akan semakin optimal jika mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terutama bagi Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah di NTB yang menjadi lumbung asal daerah PMI terbanyak.
Ida mengajak semua pihak untuk terus peduli terhadap isu pekerja migran, serta keluarganya sehingga semua pihak yang berkaitan dengan PMI dapat terlindungi. Hal lain yang ia minta adalah setiap pekerja untuk menaati prosedural yang ada sehingga bebas dari bahaya atau kebohongan tidak mendasar dari para calo yang tidak bertanggungjawab.
“Bekerjalah dengan aman, pulang pergi dengan aman. Bekerja dengan aman itu, apabila bekerja menggunakan prosedur yang benar,” katanya.
Baca juga: Menaker: Program Desmigratif dibangun lewat 4 pilar guna lindungi PMI
Baca juga: Menaker: Program Desmigratif di desa bantu PMI lebih produktif
Baca juga: Menaker sebut UU 18/2017 tekankan perlindungan dan pemenuhan hak PMI
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
