Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, RSUD sebagai instansi pelayanan publik memang harus tetap terbuka kepada masyarakat. Informasi memang harus diberikan sedetail mungkin sehingga masyarakat menjadi tahu hak dan kewajiban-nya.
"Manfaat keterbukaan informasi pubik ini adalah, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada kendala, apa yang harus mereka kerjakan dan laporkan. Jadi, kita kalau di rumah sakit misalnya yang terkait jam poliklinik, jadwal operasi, siapa dokter-nya, siapa yang melayani, bagaimana administrasi-nya dengan BPJS atau Non BPJS, itu masyarakat harus banyak tahu," kata Lalu Herman Mahaputra di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, pelayanan informasi semuanya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehingga semua kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan kesehatan itu akan diperoleh di PPID tersebut. Masyarakat tak perlu ragu untuk mengakses informasi yang dibutuhkan-nya karena mereka memiliki hak dan kewajiban.
"Ini barang jelas semuanya. Misalnya kenapa ini berbayar, kenapa itu tidak berbayar begitu. Karena banyak masyarakat yang misalnya kelas satu ingin naik ke VIP atau misalnya kelas II ke kelas III dan lain sebagainya. Itu kan perlu informasi yang valid dan kami sangat terbuka, karena masyarakat perlu tahu hak dan kewajiban-nya," terang Dokter Jack sapaan akrabnya.
Baca juga: RSUD Provinsi NTB sukses lakukan operasi bedah jantung terbuka pertama
Baca juga: Pembangunan IGD Terintegrasi di RSUD NTB capai 60 persen
Menurutnya, masyarakat juga harus mengetahui bahwa RSUD Provinsi NTB kini sudah mampu menangani operasi bedah jantung terbuka, sehingga pasien tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
"Banyak orang yang takut, bukan karena takut sakitnya, namun karena biayanya. Nah ini kan ditanggung oleh BPJS. Oleh sebab itu melalui media ini sebarkan hal ini kepada masyarakat di NTB," terangnya.
Salah satu penekanan Dokter Jack kepada timnya untuk tetap membuka informasi kepada masyarakat adalah tim harus menjaga kekompakan. Artinya apapun informasi itu harus satu pintu sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu melalui PPID.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB untuk memberi penghargaan kepada badan publik, baik badan publik vertikal, OPD Pemprov NTB, badan publik pemerintah desa, badan publik penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota di NTB serta badan publik Pemda Kabupaten/Kota di NTB yang selalu menjaga keterbukaan informasi-nya.
Dalam ajang tersebut RSUD Provinsi NTB sebagai badan publik di Provinsi NTB memiliki nilai total sebanyak 99,40 poin. Ini merupakan nilai tertinggi yang berhasil diperoleh oleh badan publik OPD Pemprov NTB. Secara keseluruhan, untuk badan publik OPD NTB yang mendapat predikat informatif sebanyak 30 OPD dan RSUD NTB berada di posisi puncak.
Baca juga: RSUD NTB targetkan jadi rumah sakit rujukan Indonesia Timur
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
