ada Program Perhutanan Sosial di mana kelompok petani hutan difasilitasi. Ini bisa dikolaborasikan dengan pengusaha swastaJakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan terdapat potensi kolaborasi antara kelompok tani hutan (KTH) dengan swasta untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
"Kebetulan di kita ini ada Program Perhutanan Sosial di mana kelompok petani hutan difasilitasi. Ini bisa dikolaborasikan dengan pengusaha swasta," kata Agus Justianto dalam diskusi yang diadakan Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa.
Dia memberikan beberapa contoh bagaimana KTH yang didampingi penyuluh berhasil mengembalikan ekosistem yang sempat rusak dan mengembangkan produk HHBK.
Indonesia sendiri, katanya, memiliki potensi kekayaan alam dan sumber daya hayati yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan dengan prinsip berkelanjutan dan lestari.
Agus mengatakan bahwa KLHK terus mendorong agar pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk dapat mengembangkan produk-produk non-kayu.
Baca juga: KLHK dorong pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
Baca juga: KLHK pulihkan lahan bekas tambang di Bintan jadi ruang terbuka hijau
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengatakan terdapat potensi kolaborasi untuk mengembangkan produk HHBK dengan petani yang tergabung di KTH.
Dalam acara yang membahas pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia untuk obat tradisional dan modern itu, Soewarso mengatakan, pihaknya melihat potensi dalam pengembangan kekayaan biodiversitas Indonesia untuk produksi obat baik yang tradisional dan modern.
Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan dengan kebijakan multi-usaha kehutanan yang didorong oleh pemerintah.
"Memang tugas kami untuk mencoba mengambil peluang ini yang secara regulasi sudah diatur, sangat memungkinkan mengembangkan ini termasuk dari para petani yang punya potensi untuk bisnis rempah dan obat-obatan," ujar Soewarso.
Baca juga: KLHK tegaskan impor limbah B3 ilegal bentuk kejahatan serius
Baca juga: KLHK : Jaga kelestarian air, pendidikan lingkungan sejak dini penting
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
